BONDOWOSO – Bondowoso menjadi salah satu dari 171 kabupaten atau kota di Indonesia yang akan menyelengagrakan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. KPU Bondowoso telah mengundi nomor urut terhadap dua paslon, bahkan sejak 15 Februari 2018 lalu telah memasuki masa kampanya.

Kedua Paslon merupakan putra daerah yang sebelumnya menduduki jabatan yang strategis di lingkup legislatif dan eksekutif. Di antaranya yakni pasangan nomor urut satu, Salwa Arifin merupakan Wakil Bupati Bondowoso periode 2014-2018, dan pasangannya yakni Irwan Bahtiar Rahmat adalah Wakil Ketua DPRD Bondowoso.

Sementara rivalnya yakni paslon nomor urut dua adalah Ketua DPRD Bondowoso tiga periode Ahmad Dhafir dan pasangannya Hidayat merupakan Sekretaris Daerah. Ketiga calon telah mengundurkan diri dan pensiun dini karena mengikuti kontestasi politik lima tahunan ini. Sedangkan, Salwa Arifin  telah menyampaikan surat cuti sebagai Wabup.

Kondisi ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi netralitas dari ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso. Karena rekam jejak para calon yang bersinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan di Bondowoso sebelum mencalonkan diri.

Baca Juga : 129 ASN di Bondowoso Naik Pangkat

Menanggapai hal ini, Bupati Amin Said Husni menegaskan pihaknya telah “bolak-balik” menyampaikan agar ASN  tetap menjaga netralitas. Karena memang ASN secara pribadi sebenarnya memiliki hak politik, tapi tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Selain itu dalam sambutannya, Ia pun meminta kepada seluruh ASN ini tidak terjebak oleh isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena pada Pilbup dan Pilgub ini bukan tidak mungkin tahun 2018 ini diterpa berbagai isu yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Mulai dari isu makar, pertikaian dan isu SARA yang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas kemanan serta pelaksanaan pesta demokrasi.

Oleh karena itu, ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh membeda-bedakan warna politik tertentu maupun aliran lainnya serta tetap menjaga profesionalisme dan netralitas.

“Gunakan hak pilih dengan bijaksana sehingga tujuan pemilihan umum tersebut dapat terwujud, yakni memilih pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi golongan dan partai,” pungkasnya. (och)