Share

BONDOWOSO – Tiga lembaga pemerintah menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018. Mulai dari tahapan awal hingga pengumuman Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Komitmen tersebut dikuatkan dengan penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) antara Panwaskab, Polres Bondowoso dan Kejaksaan Negeri, di Aula Mapolres Bondowoso, Kamis (11/01).

Wakapolres Bondowoso, Kompol Kurniawan Wulandono, menguraikan komitmen ini dibuat sebagai bentuk sinergitas dalam penanganan pelanggaran maupun tindak pidana terkait Pilkada 2018. Melalui Gakkumdu tiga lembaga negara ini akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi terhadap berbagai laporan pelanggaran Pilkada.

“Setalah dikoordinasikan apakah ini bisa diangkat atau tidak. Kalau tidak artinya ini bukan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu kita kembalikan lagi,” ujar Wakapolres.

Sementara itu, Ketua Pawaskab Bondowoso, Fricas Abdillah, menguraikan Gakkumdu ini merupakan lembaga yang strategis. Artinya, telah dibentuk oleh UU atas kesepakatan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan Agung serta Mabes Polri.

Baca Juga : Dhafir-Dayat Enjoy dan Energik Jalani Tes Fisik

“Bahwa kami berkomitmen dengan Kapolres, Kajari. Nanti kita akan dalam satu wadah dalam Gakkumdu itu, di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ke depan orientasi dari Gakkumdu ini, kata Fricas, memastikan bahwa proses pelaksanaan Pilbup dan Pilgub benar-benar berlangsung demokratis dan mengangkat martabat demokrasi dalam konteks keutuhan negara RI.

Walau pun memang secara prosedural Gakkumdu baru bisa melakukan penindakan setelah ada penetapan calon. Namun, pihaknya saat ini bisa melakukan penindakan manakala terdapat pelanggaran administratif.

“Memang secara prosedural kita masih menunggu penetapan calon, tetapi proses-proses Pileg, Pilpres ini sudah berjalan juga, jadi ini sudah ada irisan. Bukan hanya pemilihan kepala Daerah, misalkan kemarin ada verfikasi faktual tentang keanggotaan partai. Itu kalau ada pelanggaran administratif ya kita tangani,” pungkasnya. (och)