Share

SITUBONDO – Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Wabup Nyai. Khoirani menghadiri acara rapat paripurna dengan Anggota DPRD Situbondo, Rabu, 5 Juni 2024.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda, dua di antaranya penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rancangan pembangunan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 dan penyampaian Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

Dalam kesempatan itu, Wabup Situbondo, Nyai Khoirani menyampaikan, rancangan Raperda RPJPD merupakan penjabaran dari visi-misi, arahan kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang akan datang. “Ini tentunya berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RTRW,” ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi ini melanjutkan Raperda RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 telah melalui berbagai tahapan. Mulai dari forum konsultasi publik, konsultasi Ranwal RPJPD kepada Gubernur Jawa Timur, persetujuan Ranwal RPJPD bersama Anggota DPRD Situbondo, dan Musrenbang RPJPD.

“Dan proses penyusunan RPJPD Kabupaten Situbondo ini sudah transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan,” beber Wabup Situbondo

Baca Juga : Nilai Survei Penilaian Integritas Pemkab Situbondo Masuk Predikat Terjaga

Nyai Khoi menjelaskan, ada lima sasaran visi RPJPD Kabupaten Situbondo. Yakni PDRB per-kapita meningkat, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di bawah Jawa Timur, daya saing meningkat, IPM berada di atas rata-rata Jawa Timur, dan terjaganya kualitas ekologi daerah.

“Kemudian ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045. Yakni pendekatan teknokratif, partisipatif, politik, top down dan battom up, holistik tematik, integratif, dan spasial. Dan RPJPD Tahun 2025-2045 ini diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan,” pungkasnya.

Kemudian Nyai Khoi menyampaikan, untuk Raperda Penyelenggaraan Kearsipan untuk menjawab tantangan globalisasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam satu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

“Untuk mendukung itu, maka perlu dibangun sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sehingga sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi arsip,” ucap Wabup Situbondo.

Oleh karena itu, orang nomor dua di Kota Santri Pancasila ini mengungkapkan, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan ini diharapkan menjadi dasar hukum, legalitas, dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kearsipan. “Dan penyelenggaraan kearsipan merupakan gagasan yang baik, sehingga perlu didukung oleh semua pihak,” tutup Nyai Khoi.

Untuk diketahui, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh semua fraksi di DPRD Situbondo. Yakni fraksi PPP, Golkar, PDI-P, Demokrat, PKB, dan GIS. (Ozi)