Share

SITUBONDO – Wakil Bupati Situbondo, Nyai Khoirani membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Selasa, 9 Juli 2024. Acara tersebut berlangsung di Pendapa Arya Situbondo.

Workshop ini diikuti oleh 132 kepala desa se-Kabupaten Situbondo, 17 camat dan pimpinan OPD terkait.

Dalam sambutannya, Nyai Khoirani mengatakan, workshop ini menjadi forum yang tepat bagi stackholder yang menangani persoalan pemerintahan desa untuk duduk bersama dan memberikan sumbangsih pemikiran demi mengaktualisasikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

“Mengingat urgensi materi yang disampaikan saya menginstruksikan kepada seluruh kepada desa yang hadir untuk mendengarkan materi dengan seksama,” ujarnya.

Lebih lanjut, perempuan asal Kecamatan Besuki ini menyampaikan, tingginya kasus yang membelit kepala desa dan perangkatnya menunjukkan hal yang masih perlu dibenahi terkait pengelolaan keuangan desa. “Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya serta penyiapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang mampu mencegah tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya,” tegasnya.

Baca Juga : Dandim Situbondo Pantau Pembangunan 29 Rutilahu di Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang

Nyai Khoirani mengungkapkan, di tahun 2024 ini Pemkab Situbondo menerima alokasi dana desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp89 miliar lebih. “Dana desa yang besar ini harapannya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai setiap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting skala desa,” bebernya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh Harjanto menjelaskan, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini diselenggarakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

“Nanti masukkan-masukkan yang ada ini akan dibawa ke pusat. Dari isu pembangunan seperti apa, dari isu-isu terkini seperti apa misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem sejauh mana peran desa di sana,” ucapnya. (Ozi)