Share

SITUBONDO – Pemkab Situbondo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tengah mempercepat sertifikasi 2.050 bidang tanah. Sebab, pemerintah pusat memberi tenggak waktu di tahun 2025, sertifikasi aset milik daerah harus selesai.

Kepala BKAD Kabupaten Situbondo, Sentot Sugiono menyampaikan, 2.050 dari 3.292 bidang tanah milik Pemkab Situbondo belum berserikat. “Aset pemerintah daerah khususnya dalam bentuk bidang tanah sebanyak 3292 bidang. Dari jumlah tersebut baru 1.242 bidang yang sudah bersertifikat, sedangkan 2.050 bidang masih belum bersertifikat,” ujarnya usai mengikuti Rakor percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, Rabu, 3 Juli 2024.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan percepatan sertifikasi sejumlah bidang tanah tersebut sehingga target tahun 2025 yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bisa diselesaikan. Dengan cara 1.000 sertifikat di tahun 2024 sisanya di tahun 2025 mendatang,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Sentot mengungkapkan, untuk menyukseskan hal tersebut pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan semua pihak khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita berharap visi misinya sama, kita mengamankan barang milik daerah yaitu dalam bentuk aset daerah dalam bentuk tanah. Oleh karena itu, kami berharap ada banyak kemudahan dan kelancaran serta percepatannya agar kami terproses,” imbuhnya.

Baca Juga : Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto Mengundurkan Diri sebagai Penjabat

Semua aset milik daerah kabupaten Situbondo, lanjut Sentot, sudah terdaftar pada KIP, namun untuk lama sertifikatnya masih terkendala dengan kurangnya pemahaman sejumlah OPD untuk mensertifikatkan asetnya.

“Kemudian juga ada peralihan apa itu hibah belum ada Berita acara serah terima atau BAST sehingga kita hanya menunggu, sehingga kita harap pro aktif untuk menyelesaikan dan menyerahkan BASTnya,” tegas Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan mengatakan, inti dari Rakor ini adalah untuk membangun komitmen bersama di internal untuk percepatan sertifikasi atau legalisasi dari pada aset milik daerah.

“Karena ini merupakan yang harus dilakukan untuk mengamankan aset milik daerah. Sehingga aspek formil atau legal ini dapat mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari dengan begitu ada kepastian jika itu aset milik daerah,” pungkasnya. (Ozi)