Share

PROBOLINGGO – Keberadaan Go-Jek di Kota Probolinggo mendapat penolakan dari warga. Alasannya, layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut mematikan angkutan kota (angkot) maupun angkutan masal lainnya.

Penolakan itu disampaikan ASAP dan Organda saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo dan Satlantas Polres Probolinggo Kota, tadi pagi.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor Dishub sekitar pukul 10.30 itu, mereka meminta agar pemkot melarang keberadaan ojek online.

Dalam rakor tersebut, Ketua Alansi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP), De’er kepada media mengatakan, kalau sebelum adanya ojek online tersebut peminat angkot masih ada saja.

“Tetapi setelah adanya go-jek ini peminat angkot sangat menurun drastis,” keluhnya.

Di kota Probolinggo saat ini, kata De’er ada sekitar 200 angkutan yang beroperasi, namun kini tinggal sekitar 150 saja.

“Banyak armada angkot tidak mau narik lantaran sepi penumpang. Itu, salah satunya dampak adanya Go-Jek ini,” terangnya lagi.

Menurut De’er lagi, kalau pihaknya meminta pemkot untuk melarang keberadaan ojek online, sebab ojek konvensional juga mati.

“ASAP memberikan tenggat waktu 3 hari pada Pemkot untuk menindaklanjuti permintaan itu. Jika tidak, ASAP mengancam akan melakukan sweeping pada pengemudi Go-Jek. Kami siap jika harus dengan cara kekerasan,” katanya lagi.

Penolakan juga disampaikan Ketua Organda Kota Probolinggo, Tommy Wahyu Prakoso. Yang menurutnya, keberadaan Go-Jek ini sangat merugikan perusahaan angkot.

 

Baca Juga : RKUPA PPAS PAPBD 2017, Pemkab Probolinggo Ditandatangani

 

“Kami harus membayar dan mengurus persyaratan seperti uji kir dan sebagainya. Kalau Go-Jek yang berbasis aplikasi ini tidak perlu mengurus itu semua. Padahal, kan sama untuk angkutan umum,” beber mantan anggota DPRD ini.

Smentara itu, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Alpo Gohan mengatakan, bahwa sesuai instruksi Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal, pihaknya akan menutup jaringan online-nya.

“Kita masih menunggu tindak lanjut ke depannya, sembari Kapolres akan menghubungi server pusat agar menutup jaringanya,” terangnya.

Alpo Gohan satu suara soal dampak keberadaan Go-Jek tersebut. Menurutnya, keberadaan ojek online secara tidak langsung membunuh pengusaha angkutan.

Sedangan kata Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sumadi mengatakan, terkait permintaan ASAP dan Organda untuk melarang keberadaan ojek online, masih menunggu kebijakan Wali Kota Rukmini. Yang pasti, jika merujuk pada UU Lalu Lintas Nomor 22/2009, yang dimaksud angkutan umum hanya roda empat atau lebih.

“Terkait dengan masalah itu, kami tidak menerima atau menolak adanya Go-Jek. Mengingat acuan yang kita pakai yakni UU Lalin. Kami akan menampung semua keluhan. Nantinya akan kami teruskan ke Ibu Wali Kota,” ungkapnya.

Dari pemberitaan sebelumnya, seperti dikutip media lokal lainnya, Sumadi mengaku sudah menerima pengaduan dari ASAP terkait keberadaan ojek online. Rencananya, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak Go-Jek. Namun, itu dilakukan setelah Dishub menyampaikan telaah pada wali kota.

“Beberapa waktu lalu dari pihak Go-Jek mau audiensi kepada Bu Wali. Tetapi, karena belum ada waktu, jadi ditunda,” katanya.

Sementara itu, salah satu pengemudi Go-Jek yang dijumpai sejumlah awak media di halte Jalan Panglima Sudirman waktu itu mengatakan, ia tak tahu jika keberadaan Go-Jek ditolak oleh pengemudi angkutan konvensional.

“Saya kurang tau masalah itu,” kata pria yang enggan namanya dikoran ini.

Pihak manajemen Go-Jek di ruko Jalan Panglima Sudirman tidak yang bisa ditemui terkait dengan aksi penolakan ini. (ufa)