BONDOWOSO – Dinas Kesehatan Bondowoso akan melakukan pengadaan 3.000 alat rapid test baru.

Menurut M. Imron, Kepala Dinas Kesehatan, sekaligus juru bicara penanganan Covid-19 kabupaten Bondowoso, saat konfrensi pers, di Aula Dinkes, Minggu (10/5/2020), alat rapid baru itu nantinya juga akan digunakan untuk rapid tes model sampling di beberapa pusat keramaian.

Pasalnya, saat ini baik di pasar, cafe, dan warung lesehan masih tampak masyarakat yang melakukan aktivitas berkerumun tanpa menggunakan masker.

“Dengan kondisi pasar, cafe, dan warung lesehan yang seperti itu, saya akan melakukan sampling. Jadi acak, mungkin saya datangi apakah nanti ngambil sample berapa orang di pasar, atau di cafe kita datangi kita rapid di tempat,”ungkapnya.

Sementara saat ini alat rapid test ada sekitar 1.500. Namun jumlah tersebut didahulukan untuk rapid test terhadap pasien ODP dan tenaga kesehatan.

“Saya dulukan ini yang ODP dan Nakes. Dan Mudah-mudahan ini didukung juga oleh pimpinan,”katanya.

“Nanti mudah-mudahan anggaran saya tambahan untuk beli sekitar 3.000 rapid ini nanti disetujui lagi,”beber Imron.

 

Baca Juga : Pasien Positif Covid-19 Bondowoso Bertambah Enam Orang, Salah Satunya Balita

 

Terkait anggaran penanganan Covid-19 di Bondowoso yang berjumlah sekitar Rp 46 milliar, kata Imron, tak semuanya dialokasikan untuk Dinas Kesehatan.

“Yang murni anggaran untuk kesehatan dan murni ada di Dinkes Rp 4,9 milliar, sisanya adalah anggaran dari Puskesmas masing-masing yang merupakan pergeseran anggaran DAK non fisik untuk bantuan operasional kesehatan,”terangnya.

Menurutnya, di tim gugus tugas penanganan Covid-19 dari total sekitar Rp 46 milliar yang digunakan bidang kesehatan bisa dimaksudkan juga termasuk anggaran-anggaran yang ada di DD (Dana Desa) untuk bidang kesehatannya. Tapi, pengelolaannya di desa masing-masing.

“Dan bisa juga anggaran itu dicadangkan, dam belum bisa dimanfaatkan karena menunggu perkembangan sampai dengan tanggap darurat nasional 29 Mei,”urainya.

” Untuk detail ini, temen-temen bisa menanyakan langsung ke Gugus Tugas dalam hal ini yang membidangi anggaran di Bappeda, atau di BPKAD,”pungkasnya.(och)