Share

BANYUWANGI – Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menyampaikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Banyuwangi tahun 2017 di hadapan Rapat Paripurna  DPRDsetempat. Rabu (2/8).

Yusuf menyampaikan, pertama, defisit anggaran terjadi lantaran sisa lebih Pagu anggaran (SILPA) yang ditetapkan dalam APBD induk tahun 2017 sebesar Rp 82,0 miliar, namun setelah diaudit SILPA yang tersedia senilai Rp 82,11 miliar, sehingga terjadi penyusutan sebesar 98,89 miliar.

“Kedua, dana yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan harus dianggarkan sebesar Rp 100 miliar sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana amanat Permendikbud nomor 8 tahun 2017 terkait BOS. Dengan adanya dua tantangan internal tersebut eksekutif melakukan sejumlah pemangkasan disejumlah program kegiatan pembangunan,” sambutannya di ruang rapat Paripurna DPRD Banyuwangi.

Oleh karena itu, pihaknya akan kembali menentukan arah kebijakan belanja daerah,dan akan diperketat, dengan memangkas anggaran program kegiatan yang kurang produktif, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jatim, agar penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan khusus meningkat.

Lanjut Yusuf,  Pemkab Banyuwangi berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui beberapa alternatif yang akan dimaksimalkan. Misal dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, dengan mengupayakan peningkatan implementasi sistem informasi berbasis online, tax monitor dan peningkatan SDM dan usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah.

 

Baca Juga : Pendamping Dilatih Penatausahaan Keuangan Desa

 

“Nantinya, arah kebijakan belanja daerah juga akan diperketat, dengan memangkas anggaran program kegiatan yang kurang produktif. Dia juga akan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jatim, agar penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan khusus meningkat,” ujarnya.

Disisi lain, jumlah pendapatan daerah pada P-APBD 2017 meningkat Rp 158,5 miliar dari anggaran sebesar Rp 2,682 triliun menjadi Rp 2,851 triliun. Nantinya, arah kebijakan belanja daerah pada P-APBD tahun 2017 akan memangkas anggaran program kegiatan yang kurang produktif dengan tetap menjaga kebutuhan belanja wajib, seperti gaji, operasional perkantoran, dan kegiatan yang sudah dilelang atau dikontrakkan,

“Kita akan melakukan penjadwalan ulang kegiatan infrastruktur yang kurang mendesak, dan  menggeser alokasi belanja daerah dengan menyesuaikan asumsi dasar makro ekonomi dan memfokuskan pada prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya. (mam)