Share

BONDOWOSO – Kepala Sekolah hendaknya tak memberikan sangu untuk pejabat yang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

Lebih-lebih, sangu itu diambil dari anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Demikian diterangkan oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, saat memberikan pembinaan penggunaan dana BOS terhadap puluhan kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Aula SKB, Kelurahan Badean, Rabu (15/9/2021).

“Dana BOS tidak boleh dijadikan sangu pejabat yang monev ke sekolah. Yang bertanggung jawab kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah jadi korban kalau ada pemeriksaan,” paparnya.

Baca Juga : Ada Temuan BPK, Wabup Bondowoso Lakukan Pembinaan Pengelolaan Dana BOS

Ia bahkan meminta jajaran sekolah melapor padanya manakala ada pejabat yang meminta sangu. Laporan itu bisa disampaikan ke nomer pribadinya.

Karena itulah, ia pun memberikan nomer kontaknya kepada seluruh perwakilan sekolah yang hadir di acara pembinaan tersebut.

Bahkan, dirinya memastikan kepala sekolah yang melapor tak akan dimutasi. Untuk itu, mereka diminta untuk tidak takut melapor padanya.

“Tadi wes tak kei contact person (tadi sudah saya kasih nomor kontak),” jelasnya.

Ia menyebut bahwa penggunaan dana BOS harus fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana Permendikbud nomor 6 Tahun 2021.

Dalam Permendikbud tersebut di pasal 21 tentang pengelolaan Dana BOS Reguler poin (g), tim BOS Sekolah dilarang membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.

“BOS itu harus dikelola dengan benar sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Juklak Juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis),” pungkasnya.(och)