Share

BONDOWOSO – Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso turut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat guna memastikan hak pilih warga terakomodir pada pemilihan kepada daerah 2024.

Meski pengawasan pencoklitan dan penelitian (Coklit) yang berlangsung selama sebulan mulai dari 24 Juni hingga 24 Juli bisa selesai di tingkatkan Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) dan Panwascam, namun jajaran komisioner Bawaslu Kebupaten ingin melihat langsung pengawasan pencoklitan dalam proses pemutakhiran data pemilih (mutarlih) yang dilakukan KPU Bondowoso.

Yang menjadi urgensi bagi para Komisioner Bawaslu Bondowoso adalah daerah rawan yang secara geografis berada di pinggir atau terluar seperti daerah perbatasan yang biasanya sulit diakses. Kemudian kelompok masyarakat yang rawan dimarjinalkan seperti kelompok warga penyandang disabilitas.

“Kita turun melakukan monitoring pengawasan untuk menjaga hak pilih setiap warga. Ada beberapa peta kerawanan yang perlu diawasi utamanya di daerah di pinggir, terluar dan termarjinalkan. Dikhawatirkan tidak dilakukan coklit kepada mereka,” tegas Kominfo Bawaslu Bondowoso Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Sholikhul Huda, Jumat (5/7/2024).

Baca Juga : TPI Landangan Situbondo Rusak Diterjang Banjir Rob, Kerugian Capai Rp50 Juta

Dalam menjalankan monitoring pengawasan, para komisioner Bawaslu yang berjumlah lima orang menyebar ke beberapa kecamatan yang dianggap sebagai daerah rawan. Di lapangan, mereka mendampingin Panwascam dan PKD sebagai ujung tombak pengawasan Bawaslu.

Sholikhul Huda menyebut banyak daerah rawan yang memerlukan pengawasan maksimal. Diantaranya adalah Dusun Kotakan, Desa Gambangan, Maesan, dusun-dusun yang ada di Kecamatan Ijen, dan Desa Lanas, Botolinggo.

“Diantaranya yang berbatasan dengan kabupaten Jember. Akses harus lewat Jelbuk, Jember. Tidak bisa dilewati kendaraan. Di sana ada117 hak pilih. Sangat terpencil. Kemudian di Kecamatan ijen dan Desa Lanas, botolinggo. Daerah-daerah itu rawan tidak dicoklit,” terangnya.

Tak cukup di situ, Bawaslu juga melakukan uji petik selama 21 hari. Para PKD terus melakukan uji petik terhadap 10 KK setiap harinya untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian berjalan sesuai aturan.

Mantan Relawan Demokrasi Pemilu 2019 itu juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa luput atau ada kesalahan dalam proses pencoklitan yang dilakukan Pantarlih, bisa mengadukan persoalan tersebut ke posko-posko layanan pengaduan hak pilih yang ada di masing sekretariat Panwascam di masing-masing Kecamatan.

“Untuk layanan posko aduan kita buka hingga 27 November nanti,” pungkasnya. (abr)