Share

BONDOWOSO – Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori-2 Indonesia (FHK2I) Bondowoso geruduk kantor Pemda, Kamis (20/9).

Aksi demo yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap rekrutmen CPNS 2018. Serta menolak Permen PANRB No.36 dan 37 /2018. Dan menuntut pemberian insentif daerah dan seragam dinas sesuai Perda No.6/200. Termasuk meminta pengesahan Revisi UU ASN, dan mengharapkan penuntasan EXS.K2 menjadi PNS.

Pantauan di lapangan, para tenaga honorer memulai aksi tersebut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan diikuti dengan lagu Mars Honorer K-2.

Koordinator Aksi, Jupri dalam orasinya mengatakan pihaknya menuntut hak untuk menjadi PNS. Karena pihaknya sebagai K2 telah merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Belum lagi batasan usia yang ditetapkan dalam Permen PANRB Nomer 36 dan 37/2018, juga dinilai bisa membuat antar tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun dan di bawah 35 justru terpecah belah.

“Kami di Permen PANRB nomer 36 dan 37 itu, antara usia 35 ke bawah dan ke atas ada perbedaan . Dan itu pun harus memenuhi syarat S1. Kita dipecah belah oleh pemerintah. Menuntut hak tak memberikan batasan usia,”urainya.

Jupri dengan menggebu-gebu pun menerangkan, di daerah pun pihaknya merasa dibohongi oleh pemerintah setempat. Pasalnya, pada Perda nomer 6 tahun 2009 pasal 62, dijelaskan bahwa tenaga honorer harusnya diberi insentif yang layak, dan difasilitasi seragam. Tapi faktanya, justru berbanding terbalik.

“Apakah honornya layak? Disana dijelaskan juga bahwa diberi seragam, tapi tidak diberi seragam. Honornya hanya 150ribu,”tegasnya diikuti tepuk tangan dan teriakan para pendemo lainnya.

Karena itulah, Jupri dan seluruh tenaga honorer K2, menuntut untuk revisi Permen PANRB agar merivisi peraturan tersebut menjadi tak ada batasan usia. Serta, menutuy hak-hak yang harus dipenuhi daerah segara direalisasikan.

“Kami akan mogok mengajar selama tiga bulan jika tuntutan kita tidak dipenuhi. Kami pun menolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),”urainya.

Koordinator Tenaga Honorer K2 se-Tapal Kuda, Munir, mengatakan pihaknya tidak ingin digiring untuk menandatangani PPPK. Karena hal tersebut dinilai hanyalah wacana.

“Itu sama halnya menggiring honorer untuk.menjadi PPPK. Itu sekali lagi saya sampaikan hanyalah wacana,”urainya.

Usai sekitar 30 menit melakukan aksi damai, sekitar 10 orang perwakilan tenaga honorer menemui Kepala BKD Bondowoso Wawan Setiawan.

Informasi di himpun, usai melakukan aksi di depan kantor Pemda, Massa rencananya akan bergerak menuju Kantor DPRD Bondowoso untuk.menyampaikan aspirasi.

Hingga berita diturunkan proses negosiasi sedang berlangsung. (Och)