JEMBER – Berbagai kebutuhan yang diperlukan desa di Kabupaten Jember membuat Pendamping Profesional meningkatkan kapasitasnya dalam upaya melakukan fasilitasi sesuai amant UUD Desa No 6 tahun 2014. Peningkatan kapasitas yang dikemas belajar bareng ini berupa In Service Training ( IST).

Selain itu,  perlunya meningkatkan kapasitas tersebut bertujuan agar tugas Pendamping Desa mengimplementasikan UUD Desa ke desa lebih optimal,  sehingga dapat terwujudnya satu persepsi yang bertujuan untuk menjadikan desa Mandiri dan maju.

Dalam kegiatan tersebut, semua Pendamping Profesional yang berada di beberapa kecamatan khususnya di sektor 2 dan 5 berkumpul di Aula auditorium Kantor kecamatan Ambulu pada Rabu (26/7) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Kegiatan IST tersebut dihadiri oleh Pendamping Kabupaten, Dodik Merdiawan bagian pembangunan partisipatip (PP)  dan Ennik Yudhayanti pendamping infrastruktur (PAID), ” ujar Sirojul Munir, Pendamping Desa Ambulu yang menjadi panitia pelaksanaan IST ini tadi pagi.

Sementara Dodik Merdiawan mengatakan, kegiatan ini diagendakan setiap minggu, hal ini agar kapasitas seorang Pendamping Desa khususnya Kabupaten Jember  dapat memberikan fasilitasi ke desa dengan optimal,  sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa dapat terpenuhi dalam hal regulasi yang ada. Sehingga desa dapat melakukan sebuah aturan yang ada yang sudah tertuang di UUD desa no 6 tahun 2014.

 

Baca Juga : Oplos Beras dan Tak Berizin, Gudang di Bondowoso Disegel Polisi

 

” Kita mengharap dengan adanya regulasi yang mengatur tentang desa, desa dapat mengimplementasikan aturan yang ada, sehingga desa tetap berada dalam garis-garis realnya, ” ujarnya.

Lanjut Dodik, minimnya pengetahuan sebuah aturan atau regulasi yang terjadi di desa, maka dalam hal ini seorang Pendamping Desa mempunyai peran yang sangat penting untuk memfasilitasi desa dalam menjalankan amanah yang tertuang dalam UUD Desa. Selain itu,  peran pendamping terus melakukan pengawalan mulai dari beberapa tahapan yang sangat mendasar hingga proses melakukan pencairan dan realisasi dana Desa yang bersumber dari APBN.

“Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dan difasilitasi mulai dari tahapan pembuatan RKPDes hingga pembuatan APBdes,” imbuhnya.

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan desa tersebut, lanjut Dodik, menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk pengajuan dana desa. Di luar itu agar pemerintahan desa mampu melakukan beberapa aturan yang ada, agar apa yang menjadi tujuan dari pembangunan desa sesui dari realnya sehingga mampu menjadikan desa mandiri.

“Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara optimal demi tercapainya sebuah keinginan dan tujuan dalam menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera,” ungkasnya. (mam/ron)