Share

BONDOWOSO – Meski Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengizinkan hotel kembali beroperasi, tingkat okupansi hotel dan restoran ternyata masih di bawah 30 persen. Hal itu sesuai hasil evaluasi dari Perhimpunan Hotel Dan Restoran (PHRI) Bondowoso yang dilakukan setiap akhir bulan.

Ketua PHRI Bondowoso Slamet Agus Darminto menerangkan bahwa meski kasus Covid-19 trennya turun, namun para pengusaha hotel dan restoran tetap harus waspada dan tidak lengah agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

“Jadi setiap minggunya masih fluktuatif. Kami mengevaluasinya tiap akhir bulan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (29/09/2021)

Secara umum, kondisi tersebut menyebabkan sebagian pihak hotel mengurangi sedikit karyawannya. Namun sebagian lagi, mereka memberlakukan pengurangan waktu kerja, tanpa harus mem-PHK karyawan.

“Tapi tergantung yang bersangkutan. Kalau karyawan tidak keberatan seperti itu. Kalau keberatan ya diberi pilihan, apakah bertahan atau bagaimana,” paparnya.

Baca Juga : HUT ke-76, Bung Karna Ajak PMI Situbondo Tingkatkan Stok Darah

Diakuinya, para pengusaha memang syok akibat pukulan pandemi Covid -19 sejak 2020 lalu. Namun ia memastikan, sampai saat ini tidak ada laporan hotel maupun restoran yang gulung tikar akibat pandemi. Akan tetapi mereka perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah setempat agar tetap termotivasi.

“Apalagi akhir-akhir ini dari level 3 sudah masuk ke level 1. Kita nggak bisa hanya bersandar kepada pemerintah untuk menggiatkan pariwisata. Kita sendiri harus punya upaya agar mereka bisa stay lebih lama di Bondowoso,” bebernya.

Kepada para pelaku usaha wisata ia meminta untuk terus semangat, bersabar dan tidak menyalahkan siapapun. Tetap fokus bagaimana memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah di sektor kepariwisataan.

“Dari pemerintah kan bersifat normatif saja. Jadi dasarnya aturan saja. Artinya kuota yang diperbolehkan misalnya kalau level 1 itu bisa menjangkau 40-50 persen. Kalau tempat wisata 25 persen. Nggak ada masalah,” paparnya.

Di tengah kondisi sulit saat ini, PHRI terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora) setempat. ” Jadi supaya bisa menjadi katalisator, perantara antara pengusaha dengan pemerintah daerah. Ada informasi apapun, kami diberitahu,” pungkasnya. (abr)