Share

SURABAYA – Tiga Pilar Kota Surabaya, yakni Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya dan Korem 084/Bhaskara Jaya meresmikan revitalisasi program imbauan “Tamu 1×24 Jam Wajib Lapor,” di Graha Sawunggaling Gedung Pemerintahan kota (Pemkot) Surabaya, tadi siang. Program ini demi mencegah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Surabaya.

Wali Kota Tri Rismaharini mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Polrestabes Surabaya sebagai bentuk pencegahan sejak dini kejahatan di Surabaya. Selama ini,Pihaknya sudah melakukan hal serupa dengan berkirim surat imbauan kepada seluruh Ketua RT maupun RW untuk rutin melakukan pendataan warga.

“Semoga kegiatan ini menjadi cara deteksi dini kejahatan di pemukiman. Antisipasi WNA berkedok wisatawan tapi bekerja di berbagai bidang dan terorisme,” katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Mochammad Iqbal mengatakan,selama ini program ini telah jalan, tapi perlu ada optimalisasi dan revitalisasi,bila ada warga yang tidak melapor, teridentifikasi aneh atau lainnya, sudah seharusnya warga sekitarnya melaporkan ke Ketua RT dan RW.

“Ketua RT dan RW melaporkan ke Lurah, lalu secara berjenjang Lurah melapor ke Polsek dan Koramil,” katanya.

 

Baca Juga : Satlantas Polrestabes Surabaya Terapkan Sosialisasi Tilang by CCTV

 

Revitalisasi program ini, dijelaskannya agar dapat menjadi alat deteksi dini atau untuk mencegah terjadinya aktivitas yang berpotensi pada tindakan kejahatan di lingkungan warga. Dan ada sanksi pidana bagi warga maupun pemimpin warga yang tidak menjalankan program imbauan Tamu 1×24 Jam Wajib Lapor.

“Kami akan melakukan penegakan hukum kepada Ketua RT, RW, Pengelola apartemen, pengelola kos-kosan, yang tidak menjalankan program ini. Ada pidananya,” jelasnya.

Ditambahkannya, tindak pidana terhadap setiap orang yang tidak menjalankan program ini termuat di Pasal 515 dan 516 KUHP pasal 515 KUHP disebutkan pidana akan berlaku bagi siapa saja yang pindah kediaman dari kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tidak memberitahukan kepada penguasa berwenang dalam tenggang waktu 14 bulan.

“Untuk pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak Rp750 ribu bisa dikenakan kepada yang telah melakukan pelanggaran pasal KUHP ini, di pasal 516 KUHP, pidana berlaku bagi siapa saja yang memberi tempat bermalam kepada orang lain tapi tidak mencatat atau menyuruh mencatatkan nama, pekerjaan dan daerah asalnya kepada pihak berwenang. Pelaku terancam pidana denda paling banyak Rp375 ribu,” pungkasnya. (sga)