BONDOWOSO – Direktur LSM Edellweis, Murti Jasmani, menilai Pemkab Bondowoso kurang memperhatikan hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebab, meski telah mencetuskan diri sebagai Kabupaten pendidikan inklusi sejak 2017 lalu, hingga kini ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) tak kunjung ada.

“GPK harusnya ada di sekolah yang terdapat ABK-nya,” jelas LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak itu, Kamis (6/8/2020).

Murti menjesakan, justru ketiadaan GPK tersebut menjadi beban berat bagi dunia pendidikan Bondowoso. Sebab, guru yang tidak mempunyai kompetensi khusus tidak akan maksimal dalam memberikan pembelajaran.

“Ketika tidak tersedia GPK, guru pada biasanya tidak maksimal dalam menyampaikan sesuatu kepada mereka,” terang mantan Distric Unicef Bondowoso itu.

 

Baca Juga : Pemkab Bondowoso Sumbang Alat Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

 

Selama ini, terang Murti, ABK belum mendapatkan hak pendidikan secara penuh karena masih terganjal sistem pendidikan yang cenderung
eksklusif. Selain tidak tersedianya GPK, ABK juga masih diyakini hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Artinya saat ini sistem pendidikan Bondowoso masih eksklusif. Bukan inklusif. Nah ini yang berusaha harus atasi,” tegasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso, Haeriyah, mengakui jika saat ini belum tersedia GPK. Meski demikian, ia berkomitmen akan mengusahakan agar GPK ada. Minimal satu GPK di setiap sekolah yang membutuhkan.

“Insyaallah kedepan kita usahankan,” kata Haeriyah.

Untuk sementara waktu, pihaknya akan melatih guru yang ada untuk diberikan wawasan metode pembelajaran kepada ABK.

“Kita akan beri pelatihan kepada guru yang ada. Minimal satu orang guru di satu sekolah,” pungkasnya. (abr)