Share

BONDOWOSO – Para demonstran Aktivis PMII yang mengelar aksi tolak Full Day School meminta sejumlah pejabat yang sedang rapat di gedung DPRD agar secepatnya keluar. Berselang cukup lama, akhirnya permintaan mereka membuahkan hasil setelah ditemui langsung oleh ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhofir, Selasa, (16/8/2017).

Mulanya para aktivis yang berlama dipinggir jalan geram karna tak secepatnya ditemui. Mereka menilai bahwa, para pemangku kebijakan tak bertindak layaknya seorang pejabat yang harus membuka pintu lebar-lebar untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat.

Karena permintaan mereka tak digubris, akhirnya puluhan demonstran memaksa menerobos masuk bagar betis yang dijaga Polisi Perempuan.

“Kalau wakil rakyat tidak mau menemui kami yang berada di luar ini maka kita yang akan masuk ke dalam gedung,” ungkap salah seorang demonstran.

 

Baca Juga : Sembilan SMK di Bondowoso Sudah Terapkan FDS

 

Melihat kondisi tersebut, Ahmad Dhafir segera turun tangan ketengah keramaian untuk menyerap aspirasi yang hendak mereka suarakan.

Tuntutan tersebut adalah
1. Menolak Permendikbud No. 23 Tahun 2017
2. Turunkan menteri pendidikan dan kebudayaan karena sudah mencedrai sistem pendidikan indonesia dan situasi nasinal tidak kondusif.
3. Pemerintah kabupaten Bondowoso tegas dan menyikapi sekolah yang telah menerapkan FDS
4. Pemkab Bondowoso harus lebih serius dalam menata pendidikan di daerah pinggiran.

Atas tuntutan tersebut, Ahmad Dhafir mengatakan bahwa saat ini Pemkab telah mengambil kebijakan untuk menunda diterapkan permendikbud No 23 tahun 2017 itu. Dhafir juga mengungkapkan bahwa akan mengawal aturan tersebut agar dikaji ulang oleh presiden RI.

“Saat ini aturan tersebut masih ditunda. Ulama juga telah sepakat untuk menolak permendikbud tersebut. Alhamdulillah permintaan itu didengarkan oleh presiden. Tentu juga perlu untuk kita kawal,” pungkas Ketua DPRD tersebut. (abr)