BONDOWOSO – Dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kecamatan Cermee, Dinas Kesehatan Bondowoso menjalin kemitraan dengan Australia. Salah satunya dengan menyeleggarakan lokakarya mini inisiasi kemitraan multi pihak melalui program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu (STOP BERDUKA).

Acara yang dihadiri oleh perwakilan Muspika Kecamatan Cermee, Perwakilan Bidan Desa, Kepala Desa, Pengurus PKK Desa, PAC Fatayat NU, Pengurus Aisiyah dan Perwakilan Dukun Bayi aktif. Kegiatan dilaksanakan di Aula Puskesmes Cermee dengan narasumber dari Kabid Kesmas Dinkes Bondowoso dan Kepala Puskesmas Cermee, Selasa (13/6).

Camat Cermee Soehary menyambut baik kegiatan ini. Dia optimistis ke depan masyarakat di wilayah Kecamatan Cermee akan mampu meminimalisasi masalah AKI/AKB jika kegiatan ini bisa diterjemahkan secara konkret mulai tahap sosialisasi tingkat desa, penyadaran hingga penguatan di level pelaku kesehatan.

Hal senada disampaikan oleh Dr. H. Habib Muzakki dalam paparanya bahwa secara struktural program STOP BERDUKA ini telah memiliki struktur mulai Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati. “Tinggal bagaimana peran serta pemerintah di level kecamatan dan desa bisa bersinergi dengan baik sehingga masalah layanan kesehatan dasar di Kecamatan Cermee ini bisa berjalan optimal,” ujar Kepala Puskemas Cermee tersebut.

Baca Juga : Melalui Stop Berduka, Sekda Ajak Tekan AKI-AKB di Bondowoso

Dalam pengarahannya Fasilitator KOMPAK Jatim Kurniawan Wahid Menjelaskan bahwa secara umum program ini bertujuan agar setiap ibu mendapatkan hak dalam proses pelayanan kesehatan. Khususnya dalam proses kesehatan reproduksi sejak kehamilan hingga persalinan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi sebagai salah satu kebutuhan dasar.

Target Kabupaten sebagaimana paparan Kabid Kesra Dinkes Bondowoso melalui program ini yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dan menurunnya AKI/AKB di seluruh Kabupaten Bondowoso. Ditargetkan penurunan sebesar 50 persen pada 2018, 75 persen pada 2019, dan 95 persen pada tahun 2020. Target itu diharapkan mendapatkan dukungan berbagai pihak, khususnya pemangku kepentingan kecamatan dan desa. (ayi/esb)