Share

BONDOWOSO – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada tahun 2022 kemarin menjadi problem bahkan sampai menimbulkan gejolak.

Selain di lapangan langka, banyak jatah petani yang tertebus. Bahkan ada warga yang bukan petani, namanya dicatut sebagai penebus pupuk bersubsidi di kios.

Kemudian ada beberapa petani yang tidak masuk e-alokasi atau e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Di Tahun 2023 ini, masih banyak nama dan NIK petani yang tidak masuk dalam e-alokasi, sehingga mereka tidak akan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu terungkap pada saat rapat pansus di DPRD Bondowoso.

Padahal, petani tersebut sudah menyerahkan foto copy KTP, KK dan SPPT. Tetapi mereka tidak terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Anggota Pansus Pupuk Bersubsidi DPRD Bondowoso, Tohari mengatakan, tidak hanya yang baru yang tidak didaftarkan. Justru nama dan NIK yang masuk di RDKK Tahun 2022 hilang di data e-alokasi 2023.

Jika demikian yang demikian terjadi, maka pihaknya menjamin, bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi akan lebih parah dibandingkan tahun kemarin.

Baca Juga : Komisi I Klaim Raperda Penanggulangan Pelacuran Efektif Tutup Tempat Prostitusi di Situbondo

“Bukan hanya yang kita data kemarin yang tidak masuk. Yang sudah masuk data di tahun 2022, justru tidak masuk di tahun 2023,” kata dia.

Pihaknya pun mengaku sudah menanyakan hal itu ke Dinas Pertanian. Salah satu alasannya karena tidak bisa entry data ke sistem.

“Berarti kalau tidak bisa entry data, KTP-nya ada tapi tidak bisa di-entry,” kata dia.

Jika demikian yang terjadi kata dia, berarti entry data tersebut dilakukan di injury time, atau batas waktu akhir. “Jadi aplikasi mau ditutup, baru mau memasukkan,” imbuh dia.

Alasan kedua dari Dinas Pertanian, yakni sulit mencari KTP dan NIK pemilik lahan. Padahal kata Tohari, di tahun 2022 petani sudah banyak yang setor ke kelompok tani dan kios. “Ini kan lucu kalau alasan kesulitan mencari KTP,” kata dia.

Salah satu contoh, di Desa Gunungsari Kecamatan Maesan, hampir 100 persen pemilik lahan sudah setor KTP dan SPPT. “Justru yang diupload ke sistem paling kecil se Bondowoso,” ungkap dia.

Dia menegaskan, ketika masyarakat pemilik lahan tidak masuk di e-alokasi, otomatis mereka tidak akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Jika ini dibiarkan kata dia, petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.

“Nanti ketika pemilik lahan ke kios namanya tidak ada. Kalau dibiarkan sampai Desember 2023 nanti tetap tidak ada. Maka Pemkab harus mencari solusi, dan berkomunikasi dengan Pupuk Indonesia, dan pihak yang mengesahkan e-alokasi ini,” harapnya.

Sementara dikonfirmasi terkait pemilik lahan di Bondowoso tak masuk dalam e-alokasi pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Pertanian, Hendri Widotono tidak memberikan respon apapun.(abr)