
Tahun 2023 Bondowoso Diperkirakan Alami Minus Anggaran, Pemkab Lakukan Rasionalisasi
- 10 October 2022
- 0
BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso tengah melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2023 mendatang.
Karena, meskipun dana alokasi umum (DAU) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, belanja anggaran pemerintah daerah tak sedikit.
Ini diketahui saat Sekretaris Daerah Bondowoso, Bambang Soekwanto menggelar rakor dengan mengumpulkan seluruh kepala OPD hingga camat, di Aula Sabha Bina Praja, Senin (10/10/2022).
Wayan Wisesa, dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, menerangkan, secara garis besar DAU Bondowoso alami peningkatan hingga Rp 43 milliar. Sehingga total DAU Pemkab Bondowoso tahun 2023 mencapai Rp 872 miliar.
Hanya saja, DAU tahun 2023 mengalami perubahan peruntukan. Jika tahun-tahun sebelumnya peruntukan DAU bersifat block grant.
Artinya, penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Baca Juga : Tengkulak Bondowoso Akui Kualitas Tembakau Situbondo
Namun di tahun 2023 selain peruntukan block grant. Tapi, ada juga DAU yang peruntukannya khusus. Yakni DAU khusus untuk P3K, pendidikan, kelurahan, kesehatan, dan PUPR.
“Kalau totalnya DAU kita tahun ini Rp 872 miliar,” terangnya.
Jika dihitung, untuk DAU yang block grant saja mencapai Rp 556 miliar. Namun, kebutuhan gaji karyawan mencapai Rp 501 miliar, dan formula DAU untuk ADD kebutuhannya sekitar Rp 97 miliar.
Melihat ini, kata Wayan, artinya memang minus anggarannya.
” Berarti minus sekitar Rp 50 an miliar. Seperti yang disampaikan Pak Sekda, anggaran kita tahun 2023 minimalis. Apalagi tahun 2023, banyak sifatnya yang tidak rutin, karena tahun politik. Jadi ada hibah ke Bawaslu, ke KPU, ” jelasnya.
Kondisi ini tak hanya terjadi di Bondowoso saja. Melainkan, hampir di kabupaten lainnya juga. Kecuali, daerah yang PAD nya besar.
Karena itulah, kata Wayan, Pemkab Bondowoso melakukan rasionalisasi kegiatan di SKPD. Yakni, maksudnya menekankan agar SKPD tetap beroperasi.
Ia menerangkan, di tengah kondisi anggaran yang minimalis ini. Masih ada OPD di Bondowoso yang sebenarnya masih bisa ‘bernafas’ dan ‘tersenyum’.
Karena, OPD tersebut selain ada anggaran DAU. Mereka juga mendapatkan DAK, BK Provinsi, anggaran DBHCHT cukai.
“Contohnya Diskoperindag. Kemudian, BSBK itu PUPR, kan sekarang BSBK namanya,” pungkasnya.(Och)