BONDOWOSO – Dana sertifikasi ribuan tenaga pendidik setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bondowoso belum cair. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi triwulan pertama tahun 2017.

Menurut  penuturan salah seorang Guru yang enggan disebutkan namanya, ini kali pertama terjadi keterlambatan pencairan dana sertifikasi. Padahal menurut informasi sesama guru di Bondowoso, dana dari pemerintah pusat sudah cair. Dirinya gelisah mengingat semua persyaratan untuk sertifikasi sudah dilakukannya.

Menanggapi hal ini, Putut Rijatmiko, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, keterlambatan ini terjadi karena pihaknya menunggu SK dari Dirjen. Diknas di Kabupaten hanya bisa mencairkan dana tersebut setelah SK dari Dirjen turun. “Jadi mekanisme pencairan itu dari Dirjen nanti SKnya turun, terus turun ke Diknas, dari Diknas baru melakukan pengajuan ke Bendahara Daerah,” katanya kepada Memo Indonesia.

Sebenarnya SK dari Dirjen ini, kata Putut, bisa turun jika Dapodik (Data Pokok Pendidik) lengkap. Dan yang melakukan pengechekan itu tidak secara manual, karena semuanya sudah online. Sehingga jika data pokok pendidik ada yang kurang maka akan ditolak dengan sendirinya oleh sistem. “Semuanya kan online, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi,” terangnya.

Sementara terkait dana yang dikabarkan telah cair, Putut hanya menjawab bahwa dana itu ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah melalui DAU.

Senada disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Bondowoso, Bambang Sucipto. Memang terdapat guru-guru yang sertifikasinya belum cair. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata berkaitan dengan Dapodik yang belum valid.  “Semuanya kan harus hati-hati, tidak boleh tergesa-gesa. Jangan sampai karena data yang tidak valid, justru membuat permasalahan di kemudian hari. Seperti guru mengembalikan ke kas negara,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan memang selama ini banyak guru yang mengeluhkan pemberkasan atau perubahan data pokok pendidik yang sering diminta oleh instansi terkait untuk sertifikasi ini. Karenanya, beberapa waktu lalu, saat dilakukan Konfrensi PGRI se-JawaTimur, pihaknya menyuarakan hal ini dihadapan perwakilan Kementrian Pendidikan yang hadir. “Ini memang menjadi permasalahan nasional. Untuk itu, Kementrian Pendidikan mengatakan bahwa ke depan akan berusaha untuk menyederhanakan pemberkasan ini. Tapi tentunya semua juga amsih harus dibicarakan dengan kementrian terkait,” jelas Bambang.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Bondowoso, jumlah guru di Bondowoso yang mendapat sertifikasi sekitar 3.000-an. Adapun sertifikasi guru yang sudah cair pada termin pertama yakni 856 orang, dan termin kedua 276 orang. Sementara sisanya masih menunggu SK dari Dirjen. (och/esb)