SURABAYA – Program penyerahan sertifikat hak atas tanah yang merupakan bagian dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) memiliki efek yang baik bagi ekonomi di pedesaan. Melalui sertifikat ini, masyarakat di pedesaan bisa menggunakannya sebagai agunan pinjaman modal di bank sehingga ekonomi di desa akan bergerak dengan baik. Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional di New Sari Utama Convention Kabupaten Jember, Minggu (13/8).

Menurutnya, saat ini di Jatim terdapat 2,7 juta bidang tanah, dan sebanyak 1,065 juta bidang atau sekitar 39 persennya sudah tersertifikasi. Tahun ini ditargetkan 662.500 sertifikat di Jatim sudah terselesaikan.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, sebagian besar tanah di Jatim masih petok D sehingga tidak bisa dibuat pinjaman di bank. Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat di pedesaan seperti petani bisa mendapat akses perbankan kemudian dijadikan pinjaman.

“Kami mohon agar sertifikatnya bisa dipercepat karena data dari Bank Indonesia saat ini landing credit di perbankan pedesaan sebesar 2,87 persen. Bila ini bisa meningkat terus maka masyarakat tidak lagi jual gabah keringh panen tapi akan menjual beras, petani juga tidak lagi hanya menjual pisang tapi menjual produk keripik pisang,” katanya

Melalui program ini, dilanjutkannya, masyarakat Jatim merasa terhormat, senang dan mendapat berkah. Pakde Karwo mewakili masyarakat Jatim mengungkapkan rasa syukurnya. “Terimakasih Pak Presiden dan Ibu Negara, masyarakat pulang sujud syukur,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah. “Penyerahan sertifikat ini tujuan agar ada kepastian hukum dan menjelaskan batas dan luas tanah sehingga terhindar dari konflik pertanahan,” ujarnya.

Baca Juga : Tiba di Bandara Jember, Presiden Jokowi Kenakan Sarung

Sementara itu Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat hak atas tanah. “Mengingat sertifikat merupakan hak tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat namun belum mendapat pengakuan,” katanya.

Jokowi sapaan akrabnya menjelaskan akan pentingnya sertifikat, Apalagi sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki tanda bukti hukum atas tanah mereka. Hal tersebut menimbulkan banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. “Setiap ke daerah saya sering mendengar keluhan soal sengketa tanah. Banyak yang mengaku-ngaku ini tanah saya, tapi sekarang bapak ibu sudah lega karena pegang sertifikat. Ini tanda bukti hukum atas tanah bapak ibu semua,” jelasnya.

Jokowi berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati bila menggunakannya untuk jaminan bila akan meminjam uang di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan yang matang. “Sertifikat harus dijaga dan disimpan baik-baik,Kalau perlu diberi plastik, jangan sampai ditaruh di tempat yang bisa kena air,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam acara ini, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 2.850 penerima yang berasal dari 8 kab/kota di Jatim. Terdiri dari Kabupaten Jember sebanyak 1.100 sertifikat, Kabupaten Lumajang 250 sertifikat, Kabupaten Banyuwangi 300 sertifikat dan Kabupaten Probolinggo 400 sertifikat. Juga Kabupaten Bondowoso 250 sertifikat, Kabupaten Situbondo 150 sertifikat, Kabupaten Pasuruan sebanyak 200 sertifikat dan Kota Probolinggo 200 sertifikat.

Untuk seluruh Indonesia, pada tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, Tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan Tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam acara ini adalah Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.(sga)