SURABAYA – Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Jatim Samsul Arifin dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jatim, M Ardi rencananya Senin (12/6) hari ini akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Moch Basuki. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo di DPRD Jatim, tadi siang.

Himawan mengatakan, Pemprov Jatim telah menyiapkan dua tim, yang terdiri dari pengacara profesional dan internal dari biro hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korpri untuk mengawal keduanya.

“Kami sudah menyiapkan dua tim kuasa hukum.Tim kuasa hukum yang profesional dan dari internal birokrasi dan yang profesional itu sudah menunjuk beberapa nama,” katanya.

Menurut Himawan, saat ini pihaknya masih menyiapkan administrasi yang dibutuhkan, termasuk surat kuasa resmi dari LBH Korpri.

“Hari Minggu bkami akan berangkat dan dua hari ini kami sedang mempersiapkan admistrasi yanhg dibutuhkan foto copy KTP dari masing-masing lima orang itu,” tambahnya.

 

Baca Juga : Sekda Sambut Tim Verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Himawan lebih lanjut mengatakan, pihaknya telah mendorong Samsul dan Ardi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ketika diperiksa penyidik KPK.

“Kita juga akan menyiapkan hal-hal yang penting yang perlu kita dorongkan kita fasilitasi kepada pak Samsul Arifin dan pak Ardi dalam rangka memenuhi panggilan KPK sebagai saksi,” tandasnya.

Seperti diketahui, ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Samsul dan Ardi pernah memberikan uang kepada Basuki masing-masing Rp 50 juta dan Rp 100 juta. Uang itu merupakan jatah rutin yang diberikan kepada Komisi B DPRD Jatim. Sampai saat ini, KPK sudah menetapkan enam tersangka yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki, Kadisnak Rohayati, Kadistan Bambang Heryanto, dua staf DPRD Jatim dan satu PNS Pemprov Jatim. (sga/ron)