Share

PROBOLINGGO -Semua Fraksi-Fraksi di DPRD , mulai dari Fraksi Nasdem, PKB, Golkar, PPP, PDIP-Hanura dan Gerindra telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo, Jumat (25/8).

Hal itu telah disampaikan dalam pembahasan Raperda P-APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 memasuki tahap akhir, saat digelar rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi tersebut dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) Soeparwiyono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Menurut Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, SE dalam PA fraks-fraksi tersebut disebutkan, pendapatan daerah semula berjumlah Rp 2.045.500.604.904,00 bertambah sebesar Rp 102.217.611.894,00 menjadi sebesar Rp 2.147.718.216.798,00.

“Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kekuatan untuk belanja tidak langsung semula Rp 1.334.508.681.945,00 bertambah sebesar Rp 248.710.809,69 menjadi sebesar Rp 1.334.757.392.754,69,” disampaikan Bupati, waktu itu kepada media.

Baca Juga : Proses Pencalonan Walikota Probolinggo DPC PDIP Diminta Setor Rp 150 Juta

Sementara itu, diungkapkan Bupati Tantri, bahwa belanja langsung semula Rp 788.046.039.959,00 bertambah Rp 176.816.334.299,56 menjadi sebesar Rp 964.862.374.258,56.

“Total belanja daerah menjadi Rp 2.299.619.767.013,25. Perbandingan pendapatan  daerah dengan belanja daerah setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp 151.901.550.215,25 yang akan ditutup oleh pembiayaan daerah,” jelasnya.

Pembiayaan daerah itu, kata Bupati Tantri, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 185.106.869.294,98 dan pengeluaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp 23.700.000.000,00. Sementara sisa lebih tahun berkenaan sebesar Rp 9.476.839.079,73.

“Defisit pada perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah diatas ditutup dengan surplus pembiayaan daerah ditambah sisa lebih tahun berkenaan sebesar Rp 161.406.869.294,98,” bebernya.

Secara umum Fraksi Nasdem, PKB, Golkar, PPP, PDIP-Hanura dan Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana P-APBD tahun 2017. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda Perubahan APBD 2017. Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE dan pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutan terakhirnya, Bupati Tantri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2017 bersama dengan eksekutif. Perbedaan pendapat yang muncul selama pembahasan adalah suatu hal yang wajar dan harus dimaklumi sebagai dinamika proses demokrasi.

“Semoga semua masukan dari legislatif dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan perubahan anggaran ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. (ufa)