Share

SURABAYA – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur akan buat surat edaran (SE) baru, tentang peringatan larangan keras bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermain politik praktis dalam ajang pilkada kabupaten/kota maupun Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jatim tahun 2018.

“Dulu ada surat edaran gubernur agar PNS harus netral.Dan nanti akan saya ingatkan lagi. Ini karena tahun depan ada 18 pilkada kabupaten/kota dan pilgub Jatim. Surat edaran gubernur akan diperbarui,” katanya di kantor Gubernur Jatim, Surabaya, tadi siang.

Menurutnya,Pihaknya akan melapor kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk mengeluarkan surat edaran terbaru bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim. “Mereka memang tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi mereka tetap boleh menyalurkan hak politiknya. ASN tidak boleh jadi tim sukses. Meskipun itu dilakukan di luar jam atau hari kerja, tetap tidak boleh. Status ASN kan melekat, jadi tidak boleh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Jika terbukti ada yang melanggar, Ditambahkannya Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim akan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku politik praktis. “Kalau pelanggaran berat bisa dipecat, pelanggaran berat sedikit atau sedang bisa turun pangkat, bisa satu tingkat atau dua tingkat. Kalau pelanggaran ringan, bisa ditegur secara lisan atau tulisan,” pungkasnya.

 

Baca Juga : PDI P Jatim Satu Komando, Khofifah Bangun Koalisi

 

Sekadar diketahui, hukuman disiplin ringan diberikan kepada PNS atau ASN yang tidak menyadari telah ikut dalam kegiatan yang bisa dipersepsikan sebagai bentuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu.

Sementara, hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye. Serta, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Hukuman pelanggaran sedang ini berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah-wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Kemudian, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Hukuman berat ini berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.(sga)