Share

BONDOWOSO – Sekertaris Daerah Bondowoso Hidayat, membuka diklat teknis bendaharawan daerah di Aula Balai Latian Kerja, Senin (25/9). Dalam diklat tersebut diikuti oleh 40 ASN (Aparatur Sipil Negara) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Rinciannya,  ASN golongan dua sebanyak 24 orang, dan ASN golong ketiga 16 orang. Mereka akan mengikuti diklat selama sepuluh hari.

Sekda Hidayat dalam sambutannya, mengatakan bendaharawan daerah yang berada di masing-masing instansi menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Laporan ini menjadi salah satu bahan evaluasi yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setiap tahunnya. Karena itulah, dengan diklat ini maka diharapkan kapasitas dan kapabilitas dari bendaharawan bisa meningkat, sehingga laporan keungan pemerintah daerah tahun ini, bisa kembali mendapatkan WTP dari BPK.

“Harapan saya di tahun 2017 laporan keuangan kita sama seperti kemarin. Ini kalau sudah penyelenggaraan pemerintahan sudah WTP sudah tentu ada dampak yang positif. Seitidak-setidaknya akan mendapatkan dana tambahan dana insentif dari pemerintah pusat kepada pemda,” paparnya.

 

Baca Juga : Ungkap Kasus Ranmor, Polres Bondowoso Kembalikan Motor Korban

 

Selain itu, Ia berharap bendaharawan juga bisa menyajikan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntable. Sehingga, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sementara itu, Nawang Ardiani, Kepala Bidang Diklat Kompetensi Teknis,BKD Bondowoso, mengatakan diklat ini merupakan salah satu program yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya aspek administrasi keuangan. Sehingga kapasitas dan kapabilitas satuan kerja dalam mengelola keuangan dapat meningkat dan secara sistemik terwujud akuntabilitas di bidang keuangan.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan ini juga bisa menjadi salah satu kunci untuk meminimalisasi kasus penyalahgunaan keuangan yang melibatkan pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kasus penyelahguaan keuangan ini secara langsung atau tidak melibatkan pengelola keuangan termasuk di dalamnya bendaharawan. Karena itulah, perlu pemahaman yang utuh dan benar di semua tingkatan sehingga kejaidan serupa bisa diminimalisasi,” pungkasnya. (och)