Share

BONDOWOSO – Pasca pelantikan 115 panitia pengawas kecamatan (PPK) di Bondowoso. Ramai beberapa di antaranya disebut merupakan perangkat desa yang lolos sebagai anggota PPK.

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yulianti mengatakan, bahwa sempat didatangi sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi (APKD). Untuk melaporkan adanya perangkat desa yang lolos dalam seleksi PPK Pemilu serentak 2024. Menuratnya laporan tersebut memang benar. Karena melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2020.

“Jadi tinggal koordinasi antara perangkat desa yang jadi PPK dengan Camat dan Kepala Desa, bahwa di aturannya tidak diperbolehkan otomatis dianulir,” katanya.

Dia juga mengaku sudah memanggil camat dan yang bersangkutan. Untuk memberikan penjelasan terkait larangan perangkat desa merangkap jabatan. Meskipun pada akhirnya, mereka tetap jadi penyelenggara pemilu.

“Jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mau tidak mau resikonya harus ditanggung sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyampaikan, dalam undang-undang KPU tidak ada ketentuan, bahwa perangkat desa tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Terlebih PPK juga dianggap menjalankan tugas demi kepentingan negara, khususnya dalam proses demokrasi.

Selain itu, larangan yang ada di Perda menurutnya apabila sumber pendapatan berasal dari anggaran yang sama. Sedangkan perangkat desa berasal dari APBD dan PPK berasal dari APBN. Oleh sebab itu, dia menegaskan seharusnya instansi terkait mencari solusi yang tepat, dalam menangani permasalahan ini.

Baca Juga : Wabup Irwan Ikut Penghijauan yang Dilakukan Warga Kelurahan Badean

“Setelah saya cek semua perangkat desa yang lolos menjadi PPK itu sudah dapat rekomendasi dari Kades dan Camat, artinya kan sudah direstui,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati membenarkan dalam undang-undang KPU tidak ada larangan untuk perangkat desa menjadi PPK. Bahkan beberapa hari yang lalu, muncul surat instruksi dari Kemendagri. Ditujukan kepada pemerintah daerah.

“Salah satu poinnya, untuk memberikan izin kepada ASN hingga perangkat desa, untuk bisa menjadi penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan.” Pungkasnya. (Och)