Share

Tim Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan anggaran Rp 150 juta lebih di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji. Hal ini disampaikan Mohammad Fathurrahman Devisi Penanganan Kasus Dana saat melakukan pemeriksaan kemarin.

Menurutnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan selama sehari penuh itu, tim pemeriksa menemukan sejumlah kejanggalan. Selain tidak difungsikannya lembaga pelaksana pembangunan di tingkat desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga ada indikasi penyalahgunaan wewenang dengan mengambil semua peran perangkat desa, termasuk sekretaris dan bendahara desa.

“Dampaknya, kekuasaan kepala desa menjadi mutlak, tanpa adanya lembaga penyeimbang yang mengawasi kinerja pemerintah desa. Bahkan, pada beberapa kasus, juga muncul konflik interest yang tinggi, antara kepentingan pribadi kepala desa, dengan pembangunan di desa,” ujarnya.

Dia mencontohkan, semisal pengadaan kereta kelinci yang merupakan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Armada wisata yang dianggarkan dari DD itu dibeli dari kepala desa.

“Jadi semua keputusan, semua kegiatan harus melalui kepala desa. Ini yang tidak betul,” katanya, di sela-sela pemeriksaan di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, kemarin.

Fakta lain yang ditemukan, sambung Fathur, pihaknya menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan dana desa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dia menyebut, dalam pemeriksaan penggunaan anggaran tahun 2017 dan 2018, banyak sekali program yang dikontraktualkan pada pihak ketiga.

“Anehnya, mulai dari pengadaan barang hingga pelaksanaan pengerjaan berasal dari kepala desa. Padahal, program tersebut seharusnya menggunakan model padat karya tunai (PKT), yang dalam setiap pengerjaan program pembangunannya melibatkan masyarakat di desa setempat. Sehingga ada efek domino untuk mengerek kesejahteraan masyarakat desa. Jadi conflict of interest nya sangat tinggi sekali. Barangnya dari dia, pekerjanya juga dari dia. Ini yang jadi temuan kami,” terangnya.

Tak berhenti disini saja, Satgas DD juga menemukan sejumlah fakta lain yang mengarah ke penyelewengan anggaran. Misalnya, soal pengerjaan proyek yang dikatakan Fathur harus diuji kembali kualitasnya. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, proyek pavingisasi kualitasnya dibawah standar, serta ditengarai menggunakan paving bekas.

Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan adanya kejanggalan yang sangat menonjol. Yakni pembayaran upah pekerja. Karena berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diteliti, tercatat ada pekerja penerima upah. Padahal proyek pembangunannya dikerjakan oleh pihak ketiga. Bahkan nilainya cukup besar di atas Rp 150 juta.

Seharusnya, jelas Fathur, jika menggunakan mekanisme kontraktual, upah pekerja itu tidak muncul di laporan.

“Maka, kami merekomendasikan agar ada audit investigative yang dilakukan oleh Pemkab Jember,” tegasnya.

Dia juga tak memungkiri, jika penyelewengan tersebut berpotensi mengarah ke tindak pidana.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember Eko Heru Sunarso mengatakan, indikasi penyelewengan itu masih harus dikonfirmasi dulu. Karena menurutnya, bisa jadi ada keteledoran administratif yang dilakukan pemerintah desa. Semisal tentang penandatanganan penerima upah pekerja dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan.

“Tapi kami belum tahu. Jadi harus dikonfirmasi dulu seperti apa,” tandasnya. (mam)