Surabaya,Motim. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diharapkan bekerja dengan tulus dan tidak tergoda hal-hal yang bisa menyeret ke masalah hukum apalagi melakukan tindakan gratifikasi. Hal ini disampaikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat membuka acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III dan IV (khusus camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, (04/5) tadi siang.

Walikota Surabaya yang akrab disapa Risma menegaskan, jangan sampai ada satupun (pegawai di Pemkot) yang terkena masalah.

“Saya tidak akan ragu untuk menindak (bila ada yang melakukan kesalahan, red). Kalau sudah diberhentikan bagaimana?,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya acara ini, pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mendapatkan pencerahan dari Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) perihal gratifikasi itu seperti apa sehingga pegawai Pemkot bisa tahu harus seperti apa untuk menyikapinya.

Risma menjelaskan, sejak 2010 silam, Pemkot Surabaya telah menerapkan e-government. Salah satunya adanya e-performance untuk pegawai Pemkot yang besarannya bahkan lebih besar dibanding pegawai di kota-kota lain.

“Pemkot telah memberikan lebih. Tolong beri timbal balik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ditambahkan Risma, sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan tulus, bukan bekerja karena mengharap jabatan dan imbalan. Terlebih bila melanggar aturan. Bila menjadi pegawai negeri sipil tetapi ingin mendapatkan penghasilan lebih dalam waktu cepat, dipersilahkan untuk keluar.

“Tolong jangan tergoda. Kalau mau pengen lebih ya keluar dari PNS. Saya percaya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk Surabaya,” pungkas Risma.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK, Girih Suprapdiono menyampaikan, gratifikasi bukan bergantung pada besar kecil nilai pemberian.

“Berapapun nilainya, kalau orangnya yang memberi itu mitra kerja yang dilayani, itu gratifikasi,” katanya.

Dijelaskannya, untuk pencegahan gratifikasi, langkah paling awal adalah dengan bertanya kepada diri sendiri, semisal andai bukan pejabat, apakah juga akan mendapatkan pemberian yang diberikan tersebut. Selain itu, hal terpenting dalam upaya pencegahan gratifikasi dan juga tindakan yang mengarah pada KKN, adalah adanya keteladanan dari pemimpinnya.

“Ada banyak skill yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Namun, yang tidak boleh hilang adalah keteladanan. Ironisnya, tidak sedikit pemimpin yang gagal menjadi teladan bagi yang dipimpinnya,” ujarnya.

Girih lebih lanjut mengatakan, banyak skill untuk jadi pemimpin, tapi yang nggak boleh hilang adalah memberikan contoh. Ketika pemimpin telah memberi contoh keteladanan, maka kata-katanya akan didengarkan orang lain. Bu Risma ini termasuk pemimpin yang mampu memberikan contoh.

“Kota Surabaya merupakan kota yang punya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih dengan sistem e-government yang telah diterapkan sejak 2010 lalu,” sambungnya.

Namun, lanjut Girih, selain sistem bagus, yang terpenting adalah ‘penjaga’ nya memiliki integritas.

“Sistem sebagus apapun dan sekuat apapun, tapi kalau penjaganya bisa dibobol nggak ada gunanya. Karenanya, yang terpenting adalah memimpin keteladanan, selesai dengan dirinya sendiri dan tahu akan tujuan akhir hidupnya dan tahu akan tujuan akhir hidupnya,” pungkasnya. (sga)