BONDOWOSO – Komisi Pemilihan Umum Bondowoso melantik 115 PPK di Pendopo Bupati, Selasa (22/11) . Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Komisoner KPU Bondowoso, Hairul Anam dengan didampingi oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Hidayat, Ketua Panwaskab Bondowoso, Fricas Abdillah serta keempat komisioner KPU lainnya.

Dalam sambutannya, Hairul Anam menyampaikan bahwa usai dilantik menjadi PPK terdapat dua pekerjaan rumah besar yang harus dipikul  bersama untuk mensukseskan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 2018 mendatang.

Pekerjaan rumah yang dimaksud di antaranya yakni memenuhi target partisipasi pemilih yang telah ditentukan olek KPU Pusat. Selain itu juga memvalidasi daftar pemilih tetap.

Ia menjelaskan KPU Pusat telah menargetkan tingkat partisipasi pemilih yakni 77,5 persen. Sementara, jika berkaca pada Pilbup tahun 2014 lalu partisipasi di kota Tape ini 63 persen. Untuk itu perlu kerja keras bersama-sama semua pihak, tak terkecuali PPK dalam menyosialisasikan Pilkada serentak pada masyarakat.

“Itu kan indikator kaitannya dengan suksesnya pelaksanaan Pilkada, salah satu indikator tingkat parsipasi pemilih. Walaupun ini bukan satu-satunya indikator,” jelasnya.

Target ini, kata Hairul Anam, merupakan jumlah minimal yang harus dipenuhi. Ia optimistis target ini bisa terpenuhi bahkan bisa lebih mencapai angka 80 persen.

“Masyarakat kan kami lihat geliatnya sangat antusias terhadap penyelenggaraan Pilkada. Apalagi bukan hanya Pilbup tapi juga Pilgub. Tentu dua moment kegiatan ini juga
Jadi indikator, paling tidak untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih,” jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang memetakan pemilih yang pada Pemilu sebelumnya enggan memberikan suaranya atau Golput.

“Nanti akan kita maping. Mapingnya adalah kecamatan dan akan kita breakdown ke per desa sampai ke tingkat RT/RW. Nanti ini yang akan kita sisir,” jelasnya.

Hal lain yang tak kalah penting yakni validasi dari DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dalam pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya, permasalahan DPT selalu menjadi persoalan klasik jelang Pilkada. Persoalan yang selalu muncul saat penetapan DPT di antaranya yakni adanya pemilih yang tak terdaftar padahal mereka telah berusia lebih dari 17 tahun atau telah menikah. Selain itu juga sering kali terjadi pemilih ganda, pemilih yang meninggal namun masih tetap terdaftar di DPT.

Sementara itu, Sekda Hidayat dalam sambutannya, berharap agar PPK yang telah dilantik dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang telah direncanakan. Selain itu, PPK bisa memberikan informasi yang benar kepada calon pemilih. Sehingga partisipasi pemilih bukan hanya memenuhi target tapi juga bisa melampui hingga di angka 80 persen.

“Dapat memperoleh informasi yang benar agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar secara langsung umum bebas dan rahasia,” pungkasnya.(och)