BONDOWOSO – Menyusul ramainya informasi rekrutmen CPNS 2018 di media sosial, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Wawan Setiawan,  menerangkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum menerima formasi resmi tentang tes rekrutmen  CPNS. Sementara pemerintah daerah juga tidak punya kebijakan sendiri terkait rekrutmen CPNS. Karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menurutnya, dalam penerimaan CPNS, biasanya diawali dengan penetapan formasi yang kemudian diikuti dengan proses rekrutmen. Di samping itu, pendaftaran CPNS juga sekarang terpusat di portal nasional secara online. Sementara, pelaksanaan testnya juga masih belum dikomunikasikan.

“Tapi, kemarin memang, satu bulan yang lalu kita diadakan sosialisasi CPNS di pusat. Dimana diinformasikan dari Kemenpan-RB maupun BKN, bahwa untuk proses itu nanti ada penetapan formasi yang akan diserahkan ke daerah masing-masing dan juga lembaga,”urainya pada Memo Indonesia, Jum’at (31/8).

Lebih jauh, Ia menjelaskan kebutuhan PNS di Bondowoso, utamanya di bidang kesehatan dan guru, masih kurang memadai. Sebab, setiap tahun selalu ada guru yang pensiun. Sedangkan, rekrutmen CPNS sendiri masih dihentikan sementara oleh pemerintah pusat.

Baca Juga : Apel HUT Pramuka 57, Bupati : Pramuka Harus Keren, Gembira, dan Asyik

“Jadi data sekarang tahun 2018 itu, 193 (Guru PNS pensiun). Tahun depan, juga lebih besar lagi insyallah. Karena waktu itu, guru kita kan juga disupplay dari luar, yang didropping, kemudian diangkat secara masal waktu itu. Ternyata umurnya, waktu itu banyak bersamaan. Sehingga pensiunnya pun bersamaan. Jadi kalau sekarang di lapangan, kalau dibilang kurang ya memang kurang,”tambahnya.

Oleh karena itulah, Ia pun menerangkan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum menjadi prioritas dalam rekrutmen CPNS.

“Jadi intinya, dalam kepegawaian itu. Kita di daerah mengikuti kebijakan pusat. Daerah tidak bisa berdiri sendiri,”katanya.

Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar dalam menyikapi informasi-informasi yang ada ini perlu berhati-hati. Karena, biasanya menjelang adanya rekrutmen CPNS, ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mengiming-imingi bisa mengatur kelulusan dengan imbalan tertentu.

“Ini harus waspada. Karena semua itu adalah tidak benar. Kita tidak punya kewenangan, kita hanya pelaksana. Itu pun tidak semua tahapan,”pungkasnya. (Och)