SURABAYA – Penyetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jatim Tahun 2017-2032 oleh DPRD Provinsi Jatim ini sebagai landasan dan dasar hukum dalam melakukan pembangunan sektor pariwisata di Jatim yang memiliki visi terwujudnya Provinsi Jatim sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Gubenur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf usai sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya, tadi siang.

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim pembangunan kepariwisataan Jatim meliputi empat hal. Pertama, destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Kedua, pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

“Ketiga, industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel dan menjaga kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam. Keempat, kelembagaan pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien untuk mendorong kepariwisataan yang berkelanjutan,” ujarnya

Dalam pengelolaan kepariwisataan, dijelaskannya harus dilakukan secara serius karena perkembangan jaman membuat semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional. Selain itu, masih ada ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di Jatim.

“Daya saing pariwisata kita juga harus terus diperhatikan, jangan sampai kalah dibandingnkan provinsi lain,” jelasnya.

 

Baca Juga : Gus Ipul Ajak KIM Tangkal Hoax di Masyarakat

 

Gus Ipul berharap perda ini mampu memberi petunjuk dan arahan dalam membangun kepariwisataan Jatim yang lebih baik ke depannya.

“Saya berharap pariwisata kita mempertahankan nilai, norma dan kebudayaan lokal yang tidak tergerus pengaruh budaya asing,” pungkasnya.

Agenda sidang paripurna kali ini terdiri dari pendapat akhir fraksi terhadap raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Prov. Jatim Tahun 2017-2032, pengambilan keputusan terhadap raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Jatim 2017-2032 dan pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. (sga)