BONDOWOSO – Rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 alami deadlock, Senin (12/8). Akibatnya sidang paripurna terpaksa ditunda.

Menurut Andi Hermanto, Anggota Banggar dari PDIP, deadlock dalam rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran (BATA) sebenarnya telah terjadi sejak rapat pertama pada Jum’at (9/8) lalu. Penyebabnya, karena antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemkab Bondowoso belum ada titik temu dan penyesuaian.

“Kalau terjadinya deadlock itu sudah sejak Jum’at kemarin tadi dilanjutkan. Masih belum ada titik temu. Masih ada penyesuaian-penyesuaian,” katanya, Senin (12/8).

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian dimaksud yakni pergeseran anggaran yang sesuai dan penetapan. Misalnya ada pergeseran anggaran di pembangunan yang masih belum waktunya, kemudian digeser kepada hal-hal yang masih belum tepat.

Baca Juga : 11.777 Kartu BPNT di Bondowoso Tak Bisa Didistribusikan

“Kita masih di dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang – undang. Maka terjadinya deadlock ini yang seharusnya sidang paripurna hari ini belum bisa dilaksanakan karena pembahasan masih belum selesai. Sebenarnya DPRD mengadakan Bamus tadi unruk menunda pelaksanaan Paripurna,” kata politikus PDIP itu.

Ditanya soal 12 pertanyaan yang diajukan oleh tim Banggar, Andi mengaku bahwa baru lima pertanyaan yang bisa dijawab oleh tim Anggaran Pemkab Bondowoso.

“Tadi sudah dijawab, tapi ada yang belum beberapa, makanya rapat BATA ini ditunda lagi sampai, Jum’at (16/8/2019) depan,” ucapnya.

Menurutnya, agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di pembahasan – pembahasan berikutnya. Karena itu, pentingnya komunikasi antara eksekutif dan legislative.

“Kita hanya mengharapkan agar tidak terjadi pembahasan-pembahasan seperti ini lagi selanjutnya. Karena masih ada pembahasan APBD 2020. Saya harap tidak akan terjadi deadlock semacam ini. Yang penting harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak terjadi pemahaman yang bias, baik antara anggaran dan tim banggar. (Artinya selama ini belum ada komunikasi ya?) Ya, semenjak Sekda baru kan masih terbatas komunikasinya,” pungkasnya.(och)