Share

BONDOWOSO – Kawasan kumuh di kabupaten Bondowoso yang masuk dalam penanganan kumuh yakni seluas 472,76 hektar.

Luasan itu tersebar di beberapa desa dan kelurahan, terperinci ada yakni Desa Pejaten, Desa Sukowiryo, Kelurahan Kotakulon, dan Desa Kembang.

Kemudian, ada Pancoran, Nangkaan, Kademangan, Dabasah.

Ini berdasarkan SK Bupati No. 188.45/619/430.4.2/2020.

Menurut Asisten Kota (Askot) Mandiri Program KOTAKU Bondowoso, Didid Mukmin Muzi dalam workshop Program Kota Tanpa Kumuh di Bappeda, melihat masih luasnya cakupan kawasan kumuh ini. Pihaknya mendorong Pemerintah kabupaten bersama masyarakat harus mampu saling berkolaborasi dalam mewujudkan kota tanpa kumuh, terutama dikawasan permukiman.

“Karena memang penyelesaian persoalan permukiman kumuh sebagai mandat Sustainable Development Goals (SDG’s) memang harus ada sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak,” jelasnya.

Ia menyebutkan Program KOTAKU ini terus berupaya mendukung RPJMD 2020-2024 dalam penuntasan dan penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur, termasuk di kabupaten Bondowoso.

Baca Juga :Beruntung, Petani Jatibanteng Dapat 2500 Bibit Durian Montong dan Kelengkeng Gratis

Program kota tanpa kumuh merupakan program yang pelaksanaannya berkelanjutan. Karena penanganan kumuh dan pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan hanya sekali kemudian berhenti.

Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan penilaian secara berkala atas pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

“Kita akan menilai apakah pembangunan itu akan berfungsi apa tidak, terpelihara atau tidak,” jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa penilaian berkala ini dilakukan setiap enam bulan. Harapannya semua pihak berkomitmen untuk menjaga dan memelihara hasil program Kotaku.

“Idealnya dalam satu kali pembangunan, selama lima tahun tidak rusak, terpelihara dengan baik dan termanfaatkan dengan baik,” pungkasnya.

Dalam Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bondowoso, juga mengundang Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR, Kepala DLHP, Kepala Dinkes, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Direktur PDAM.

Selain itu juga dihadiri oleh Kades Kembang, Lurah Dabasah, Lurah Kotakulon, FKA Dabasah, FKA Kotakulon, FKA Kembang, LP2SM, dan Insan Pers.

Sebagian peserta juga mengikuti secara virtual.(och)