Share

PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari kepada media membenarkan jika Kamis (2/11) pagi tadi, Presiden RI jadi berkunjung ke Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, dengan agenda Program Perhutanan Sosial (PPS).

Bupati Tantri juga mengatakan, bahwa persiapan dalam menyambut kunjungan Presiden RI sudah dilakukan sejak Juli lalu.

“Kami siapkan pada saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyempatkan diri untuk meninjau langsung ke lokasi, waktu itu,” jelasnya.

Menurut Bupati Tantri, program hutan untuk rakyat ini adalah sistem pinjam pakai hutan pada rakyat, per orang 2 hektar. “Dan untuk total luasnya, masih akan terus bertambah,” tambahnya.

Berdasarkan data, untuk KPH Probolinggo, luas lahan hutan yang dikelola petani, tercatat seluas 1.275 hektare dengan cakupan 3 blok, dengan total 689 petani.

“Masing-masing yakni blok Lumbang ada sekitar 694,4 hektare dengan 379 petani,  blok Gading 1 ada sekitar 83,9 hektare dengan 45 petani dan blok Gading 2 ada sekitar 496,8 hektare dengan 265 petani,” paparnya lagi.

Dalam kunjungan ini, diutarakan Bupati Tantri bahwa selanjutnya Presiden Jokowi akan memberikan sertifikat hak guna pakai (HGP) kepada warga.

“Sertifikat ini berlaku selama 35 tahun dan bisa diperpanjang, namun lahan itu tidak boleh dijual atau digadaikan,” imbuh Bupati Tantri.

 

Baca Juga : Warga Cermee Gelar Tasyakuran, PUPR Dapat Pujian

 

PPS tersebut dikatakan Bupati Tantri merupakan bentuk reformasi agraria, direalisasikan oleh pemerintah kepada warga petani yang tidak memiliki lahan. Dan sebelumnya, wilayah KPH dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan Perum Perhutani.

“Sistemnya yaitu bagi hasil antara petani dengan Perum Perhutani juga dinilai menguntungkan,” ujarnya.

Sebagai perhitungan analisa, jika petani menanami lahannya dengan pohon sengon, maka pembagiannya 70 persen hasil untuk petani dan 30 persen untuk Perhutani. Sementara, untuk komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, tembakau dibagi hasil mencapai 90 persen untuk petani dan 10 persen untuk Perhutani.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno; Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, turut mendampingi Presiden Jokowi.

“Program tersebut berwujud penyerahan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IHPS) dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK),” pungkasnya

Yang sebelumnya, seperti yang diberitakan media nasional, bahwa penyerahan IHPS serupa oleh Presiden Jokowi yaitu saat kunjungan kerja di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Rabu (1/11) kemarin.

Usai menyerahkan program tersebut, Presiden langsung kembali ke Ibu Kota untuk bekerja seperti biasa di Istana Presiden. Presiden beserta rombongan akan menumpang Helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara ke Bandara Juanda. Setelah itu Presiden dan rombongan akan bertolak ke Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1. (afu)