Share

BONDOWOSO – Potensi zakat di wilayah kabupaten Bondowoso khusus di lingkungan PNS mencapai sekitar Rp 6 milliar. Namun, pada 2018, zakat yang terkumpul baru sekitar Rp 900 juta. Jumlah pengumpulan zakat ini menurun dibanding 2014 lalu yang menjadi pengumpulan zakat tertinggi sejak dibentuknya Baznas yakni, mencapai Rp 1,2 milliar.

Sumoko Shaleh, Wakil Ketua bidang II Baznas Bondowoso, usai acara Pelatihan Berbasis Manajemen, dan Penyerahan Bantuan Alat Produktif, Selasa (18/12), menerangkan, penyebab rendahnya penyerapan zakat di lingkungan pemerintah daerah menurut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap OPD, karena banyak PNS yang telah pensiun. Sementara Baznas sendiri sejauh ini belum bisa mengembangkan ke instansi swasta.

“Kita sudah sosialisasi, melakukan pendekatam ke instansi swasta. Tapi belum direspon dengan baik,” urainya di Pendopo Bupati.

 

Baca Juga : Curi Bilik Suara, Polres Bondowoso Ringkus Pegawai Honorer KPU 

 

Ia menerangkan, memang Baznas telah melakukan pendekatan dengan sosialisasi di lingkungan Pemerintah daerah. Namun, karena sifatnya masih anjuran jadi memang masih kurang. Karena itulah, pihaknya mengharapkan kebijakan yang lebih “menggigit” dari Bupati Bondowoso.

“Pengalaman dari Baznas yang tingkat pengumpulan zakatnya tinggi itu ada peran dari Bupatinya. Bondowoso sudah, melalui peraturan bupati, tapi sifatnya tidak mengikat. Semacam anjuran, tidak harus,” urainya.

Ia mengatakan pihaknya akan mencoba menyampaikan kepada Bupati Salwa Arifin untuk  kemudian bisa membantu menggenjot pengumpulan zakat di Bondowoso.

“Mudah-mudahan ada tindakan nyata. Kebijakan yang menggigit bagaimana masing-masing dinas itu bisa meningkatkan pengumpulan zakatnya,” tutur Sumoko.

Ia menjelaskan bahwa rata-rata pengumpulan zakat di OPD itu berkisar 29 persen hingga 14 persen dari potensi yang ada di masing-masing dinas.

“Ini sebetulnya jadi PR Baznas. Mudah-mudahan betul-betul ada dukungan terutama dari kepala daerah. Ini zakat profesi,” pungkasnya.(och)