BONDOWOSO – Ketua Fraksi PPP Imam Thohir angkat bicara perihal permasalahan penunjukan PJ. Kades Taman, Kecamatan Grujugan.

Pada awak media, Selasa (15/1), Ia menerangkan, mekanisme penunjukan PJ. Kades diawali oleh laporan BPD, bahwa masa berakhir Kades definitif sudah hampir selesai. Kemudian, diajukanlah oleh BPD itu PJ. Aturannya, PJ itu dipegang oleh PNS baik di Kecamatan atau Kabupaten, yang diangkat oleh Bupati.

Adapun yang terjadi di desa Taman ini, awalnya memang di pencalonan itu muncul beberapa Kader. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang di media justru menggelar Musdes atas perintah camat, yang kemudian di Musdes tersebut dilakukan votting.

“Mekanisme itu sebenarnya tidak ada. Namun karena mekanisme itu sudah ada, saya menyayangkan, aspirasi yang banyak di masyarakat kok diabaikan, kok malah mengambil yang tidak ada dukungan dari masyarakat,” ungkapnya, Selas (15/1).

Ia pun menerangkan bahwa problematikanya ada pada ketidak puasan publik yang mengasumsikan bahwa yang ditunjuk oleh masyarakat menjadi PJ itu adalah beberapa diantaranya dengan suara terbanyak. Namun yang terpilih justru suara yang paling sedikit.

“Nah ini ada semacam yang memang di mekanisme tidak ada namun seperti itu. Ini sudah kadung aspirasi muncul, semacam ada pengabaian. Ini perlu dikaji,” urainya.

Menurutnya, kondisi ini perlu dikaji, dan pihaknya sebagai partai pengusung berencana akan menanyakan hal tersebut pada Bupati.

Tahir mengatakan, bahwa siapa pun yang terlibat dalam hal yang disebutnya “buat gaduh” perlu dievaluasi oleh Bupati.

“Siapa pun yang terlibat dalam proses ini, buat gaduh, Pak Bupati wajib mengevaluasi. Termasuk, siapa saja di Pemda ini yang membuat Gaduh. Kalau seperti, kenyataannya kapan Sabar ini akan bekerja, gaduh-gaduh seperti ini,” pungkasnya. (Och)