Share

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya dengan memfasilitasi pengadaan perumahan bagi PNS.

Hal ini sangat penting, sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada PNS, khususnya untuk membantu kepemilikan rumah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Pemilikan/Pembangunan Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sekda Hidayat mengungkapkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) lah yang memberikan bantuan uang muka kepada PNS. Sedangkan Pemkab sendiri hanya memfasilitasi untuk menghubungkan antara Bapertarum, pihak pengembang, BKD dan PNS.

Bagi PNS yang penghasilan di atas Rp 4.000.000 per bulan tidak termasuk dalam kriteria ini. Sekda mengatakan bahwa, akan ada tahap verifikasi untuk mengetahui apakah PNS tersebut benar-benar tidak memiliki rumah atau masih menumpang di rumah orang tua. Karenanya PNS berpenghasilan tinggi tak akan mendapatkan bantuan.

 

Baca Juga : 2018, Bondowoso Targetkan Seluruh Desa Terapkan SAID

 

“Bagi PNS bergolongan tinggi tentu tidak akan dapat bantuan ini. Maksimal pendapatannya Rp 4 juta per bulan yang akan mendapatkan,” terang Sekda saat pelaksanaan sosialisi pengadaan rumah bagi PNS di gedung Sabhabina Praja 2, Rabu (2/8/2017).

Pembagunan tersebut akan diselesaikan dalam dua tahap. untuk tahap pertama, setidaknya sudah disiapkan 200 unit rumah. Sedangkan tahap kedua, masih diproyeksikan akan dilakukan pembebasan tanah seluas 10 Hektare di Kecamatan Curahdami.

Sekda juga mengatakan, untuk mewujudkan perumahan memang tidak mudah. Karena tidak semua keluarga PNS mampu membangun rumah, sehingga perlu bantuan pihak lain.

Dengan harapan agar perumahan yang dibangun itu teratur, layak huni dan efisien tentu dapat mendukung produktivitas dan kapasitas PNS, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

“Untuk itu sangat diperlukan adanya penanganan dan perencanaan yang seksama yang melibatkan pemerintah selaku motivator, dukungan dana serta partisipasi, baik kalangan pemerintah, maupun swasta,” tukas Hidayat. (abr)