SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dijadikan obyek survey oleh bank dunia. Tim survey terdiri dari Magdalini Konidari (analisis) dan Andrew Simangunsong.Pada program bernama Survey Kemudahan Berusaha 2018 – Enforcing Contract dan Resolving Insolvency.

Ketua PN Surabaya, Sujatmiko mengatakan survey ini dilakukan guna menilai seberapa jauh progres peran kinerja pengadilan untuk iklim berinvestasi didunia usaha.

“Banyak hal yang dipertanyakan oleh tim bank dunia,” katanya.

Dijelaskannya, hal-hal yang menjadi pertanyaan tim bank dunia antara lain, soal jangka waktu penyelesaian perkara, biaya, pemanfaatan kemajuan Informasi Teknologi (IT) yang bisa diakses masyarakat terkait kinerja PN Surabaya, pemanfaatan e-payment pada penerapan program pelayanan PN Surabaya dan lain-lain.

“Tim ini juga berkeliling gedung PN Surabaya guna melihat langsung para staf saat bekerja memberikan pelayanan,” ungkapnya.

Di Pengadilan, mengapa dianggap perlu untuk dilakukan survey, karena menurut bank dunia ketepatan dan kecepatan penanganan perkara hukum sangat berperan dukungannya untuk memudahkan dunia usaha.

“Untuk tahun ini, PN Surabaya dan PN Jakarta Pusat yang dijadikan obyek survey,” ujar pria asal Yogyakarta ini.

 

Baca Juga : Jaksa Terima Berkas Perkara Pesta Homo

 

Selain pihak pengadilan, tim bank dunia juga kedapatan melakukan survey terhadap beberapa advokat. Salah satunya Legal PT Coca-Cola advokat Lardi SH, MH. Dikatakannya dirinya juga ditanya-tanya soal penyelesaian penanganan perkara hukum yang selama ini pihaknya tangani.

“Saya ditanya soal lamanya waktu proses penyelesaian perkara, biaya yang ditarik oleh pengadilan dan soal segala sesuatu pelayanan pengadilan,” ujarnya.

Menurutnya, semuanya pertanyaan tim survey dapat ia jawab dengan cepat sesuai fakta yang ada.Seperti penanganan penyelesaian perkara di PN Surabaya saat ini sudah mengalami perubahan pesat. Sekarang prosesnya cepat.

“Sekarang salinan putusan bisa diterima para pihak sehari setelah putusan dibacakan,” katanya.

Soal biaya, Lardi mengaku saat ini sudah tranparan. Pengadilan sudah mencantumkan besarnya biaya perkara yang bisa diakses langsung oleh masyarakat.

“Dengan begitu masyarakat bisa menghitung sendiri berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar bea perkaranya. Sehingga transparansi semakin nyata,” pungkasnya.(sga)