Share
Ruang layanan Kantor Kelurahan Jember Lor terpaksa disangga dengan batang bambu

JEMBER – Tidak semua fasilitas layanan pemerintahan di wilayah perkotaan serba memadai.

Kondisi di Kantor Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang adalah bukti bahwa di perkotaan pun fasilitasnya memprihatinkan.

Tepat di ruang yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat, plafonnya hampir runtuh. “Sudah melengkung kebawah,” ungkap Lurah Jember Lor Nanang Suprianto, Kamis (26/12/2019).

Ruangan berukuran sekitar 4X7 meter tersebut ditempati oleh 10 orang staf kelurahan.

Sedangkan fungsi ruangannya yakni untuk melayani segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan dokumen.

Nanang terpaksa memakai batang bambu sebagai penahan supaya plafon tidak ambruk kebawah.

“Kondisi darurat, kayu plafon sudah rapuh karena sudah terlalu lama belum pernah diperbaiki,” keluh Nanang.

 

Baca Juga : Pemasang Galvalum di Jenggawah jadi Buronan Polisi

 

Dia menjabat Lurah Jember Lor sejak 2007 silam atau sudah 12 tahun. Sedangkan, umur plafon ruang layanan lebih lama daripada jabatan Nanang.

“Plafon itu dibangun sebelum saya disini,” kenangnya.

Ia tidak mengajukan renovasi, tapi sudah melaporkan kondisi kantornya ke Camat Patrang Rofiq.

Dalam keterangannya, Rofiq mengatakan kelurahan bukan lagi termasuk organisasi perangkat daerah yang langsung mengelola anggaran.

“Sehingga, kami dari pihak kecamatan yang mengajukan anggaran perbaikannya di R-APBD 2020,” jelasnya.

Rofiq berharap, bisa segera dilakukan renovasi ruang layanan masyarakat tersebut supaya tidak ambruk.

Anggota DPRD Jember dari Partai Demokrat Agusta Jaka Purwana dan dari PAN Nyoman Aribowo menyempatkan diri meninjau ruang layanan Kelurahan Jember Lor.

Agusta menyesalkan, Pemerintah Kabupaten Jember lalai mengurus fasilitas publik.

Menurut dia, seharusnya laporan dari Lurah segera ditindaklanjuti dengan menganggarkan renovasi melalui Perubahan APBD Perubahan 2019 yang diproses bulan Agustus silam.

Jika menunggu APBD 2020 masih butuh proses yang lama. Sebab, Bupati Jember terlambat mengajukan Rancangan APBD ke DPRD, hingga tersendat pembahasannya sampai muncul pengajuan interpelasi.

“Namun, akan kami bahas nanti l melalui Fraksi PanDeKar yang diteruskan oleh anggota fraksi yang di Komisi A bagaimana solusinya,” tutur Agusta. (str)