BONDOWOSO – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bondowoso akan dihelat kembali tahun 2021 mendatang. Ada 171 Desa yang bakal mengikuti Pilkades serentak tahun depan. Persiapan menuju pesta demokrasi di Desa pun mulai dilakukan. Salah satunya dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Ijen View, Rabu (25/11/2020).

Dalam FGD tersebut terjadi tarik ulur jadwal pelaksanaan Pilkades antara kepala desa yang masa tugasnya berakhir di bulan Juni dan di bulan Desember 2021.

Ahmad Rizki Rifani Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades harus sesuai dengan koridor hukum. Sehingga, dia menyarankan agar jadwal Pilkades digelar dengan cara menarik 74 hari sejak Kades yang masa jabatannya berakhir 23 Desember. Karena, ketika Kades dikurangi jabatannya meski sehari, hal itu akan berpotensi celah untuk mereka menggugat.

“Saya kira aman. Jadi kepala desa yang berakhir di 23 Desember tidak harus mundur. Dia cukup memakai status cuti,” jelas Ahmad Rizki.

 

Baca Juga : Dorong Target RPJMD Tercapai, Ini Deretan Rekomendasi DRD Pada Bupati Salwa

 

Mengenai 150 kepala desa yang berakhir pada bulan Juni, Riski menyebut sesuai Peraturan Perundang-undangan, Permendagri nomor 5 tahun 2017 pasal 4, salah satu pertimbangannya adalah ketersedian Pegawai Negeri Sipil menjadi Penjabat. “Jadi Pemerintah Daerah mampu mengisi kekosongan Penjabat silahkan saja. ASN itu adalah lingkungan dari Pemkab Bondowoso, ” lanjutnya.

Pihaknya menyarankan agar Pemerintah Daerah segera menyusun regulasi dan menindaklanjuti Permendagri tentang antisipasi pelaksanaan Pilkades.
Sementaa itu Syahrullah Kepala Desa (Kades) Pakuwesi, Kecamatan Curahdami sekaligus Sekjen SKAK (Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa)mengatakan bahwa Kepala Desa yang berakhir pada Juni 2021, keberatan jika harus mengundurkan diri. Namun, dia menekankan bahwa para Kades tetap patuh untuk mengikuti regulasi dari pemerintah. “Kita pasrahkan ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan regulasi,” paparnya.

Dia menambahkan, poin terpenting adalah pelaksanaan Pilkades 2021 sesuai dengan aturan dan tidak meninggalkan masalah hukum. Selain itu, para Kades meminta kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan semua pihak agar Pilkades berjalan lancar. “Dan sesuai dengan suasana sekarang saat pandemi Covid-19,” pungkasnya. (abr)