SITUBONDO – Pelaksanaan Pilkada 2020 di Situbondo dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu model pemungutan suarannya pun dilaksanakan berbeda dibanding sebelum-belumnya.

Agar pemungutan suara tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain kesiapan sarpras, kesiapan SDM yang paham protokol kesehatan pun disiapkan.

Melalui simulasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo mengenalkan model pemungutan suara di tengah pandemi, Sabtu (21/11/2020).

Dalam simulasi yang dilaksanakan di Halaman Kantor KPUD Situbondo itu, dijelaskan tata cara pemilih saat masuk ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, mulai wajib memakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, jaga jarak fisik dan lainnya.

“Dalam simulasi ini kami mengenalkan tempat pemungutan suara atau TPS yang ukurannya minimal 8X10 meter, lebih boleh,” jelasnya.

Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap rencana penerapan protkes dalam pemungutan suara.

“Jadi untuk evaluasinya akan digelar kembali pada (24/11) di empat titik, wilayah timur, tengah dan wilayah barat,” tuturnya.

Baca Juga : Diduga Sebut Bupati Salwa Tak Mau Sholawatan, Ketua GPK : Pilkada Situbondo Jangan Dibawa Ke Bondowoso

Sementara itu, Divisi Teknis dan Penyelenggara pada KPU Kabupaten Situbondo Iwan Suryadi mengemukakan bahwa simulasi dilaksanakan bertujuan agar masyarakat yang mempunyai hak pilih memahami tata cara pemungutan suara pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam simulasi ini, petugas KPPS juga mengenakan pelindung wajah (face shield), masker serta sarung tangan serta protokol kesehatan lainnya,” tuturnya.

Iwan menjelaskan, dalam prakteknya manakala terdapat pemilih yang suhu tubuhnua di atas 37 derajat. Maka akan masuk bilik khusus di luar TPS.

“Bagi pemilih yang sudah mencoblos, sebelum keluar dari TPS tetap ditandai jarinya dengan tinta, namun kali ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya jari pemilih dicelupkan, saat pandemi petugas menggunakan alat pipet meneteskan tinta ke jari pemilih,” kata Iwan.

Tampak, simulasi itu diikuti sekitar 250 orang, mulai pemilih dari masyarakat umum, pemilih disabilitas termasuk penyelenggara pilkada (PPK, PPS, KPPS).(och)