Share

SURABAYA Untuk Bakal Calon Gubenur (Bacagub) Jawa Timur dalam Pemilihan Gubenur (Pilgub) periode 2019-2024 akan diikuti maksimal empat kandidat. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Eko Sasmito.

Menurutnya, di DPRD Jawa Timur jumlah kursi masing-masing Parpol diantaranya PKB 20 kursi, PDIP 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, Nasdem-Hanura 6 kursi, PPP 5 kursi.

“Dari jumlah 101 anggota di DPRD Jatim jika diambil 20 persen maka sekitar 20,2 yang dibulatkan menjadi 20 kursi,” ujarnya.

Jika kesembilan fraksi parpol, dijelaskannya yang ada di dewan jika dikoalisikan masing-masing maksimum akan tercapai empat koalisi.

“Kan jumlah minimal mengusung pasangan calon 20 kursi jadi maksimum ada empat paslon jika mengikuti aturan sesuai undang undang,” jelasnya.

 

Baca Juga : Gus Ipul Maju, Khofifah Mundur Bacagub Jatim dari Partai Demokrat

 

Pihaknya mengaku sesuai perhitungan dalam undang-undang seperti itu, akan tetapi di lapangan bisa saja hanya terbentuk tiga atau dua koalisi saja.

Komisi Pemilihan Umum disini sebatas memberikan informasi soal kemungkinan maksimum terbentuk koalisi dalam mengusung pasangan Bacagub Jatim 2018.

Sementara itu untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilgub Jatim 2018 diperkirakannya sebanyak 68.300, dari 32 juta jumlah pemilih Pilgub Jatim nanti, setiap TPS dipastikan akan menampung 475 surat suara.

“Di beberapa daerah, dilakukan rasionalisasi. Berdasarkan itu, ada banyak upaya perbaikan terkait kebutuhan infrastruktur selama pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak,” tuturnya.

Terkait dana Pilgub, ditambahkannya pihaknya sharing dana untuk kebutuhan bersama antara Pilgub Jatim dengan pilkada di 18 Kabupaten/Kota. Untuk itu, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mematangkan kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 817 miliar.

“Sementara kebutuhan KKPS, PPK dan PPS dibiayai oleh Kabupaten/Kota. Ini bentuk kerjasama yang dilakukan,” pungkasnya. (sga)