Share
Wakil Gubernur Jawa Timur memberikan Orasi pada acara Sosialisasi dan Konsolidasi Tentang Revisi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Gedung Juang 45 surabaya

SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf mendukung revisi Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PNS agar segera dibahas. Dukungan tersebut disampaikannya usai acara Sosialisasi dan Konsolidasi tentang Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN di Gedung Juang 45 Surabaya, Senin (15/5) tadi pagi.

Dukungan revisi UU ASN ini juga dibuktikan H. Saifullah Yusuf dengan menandatangani Surat Dukungan Pengangkatan PTT, Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS menjadi PNS melalui revisi UU ASN. Surat dukungan tersebut, akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan langsung kepada Wapres RI, Ketua DPR RI, Menpan RB, Menkopolhukam, Mensesneg dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 

Baca Juga : Gus Ipul Buat Terobosan Program Tangani Kasus Limbah B3 di Mojokerto

 

“Salah satu poin penting dari isi surat tersebut yakni memberi dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR RI agar membahas dan menyelesaikan Revisi UU ASN yang berkeadilan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf tadi pagi.

Pria yang akraba disapa Gus Ipul mengatakan, bahwa pemerintah ingin memberi kesejahteraan pada masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya memberi kesempatan kepada pegawai honorer, kontrak non pemerintah agar dapat meningkat statusnya menjadi PNS. Dia mencontohkan, pada bidang kesehatan di Jatim jumlah perawat dan bidan sangatlah kurang dalam menjangkau serta memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga pelosok desa.

“Sama halnya, dengan penyuluh pertanian yang sangat kurang jumlah tenaga ahlinya. Kondisi ini yang menyebabkan banyaknya tenaga ahli dan tenaga lainnya seperti honorer yang harus dipikirkan kesejahteraannya,” katanya.

Untuk itu, Gus Ipul mengaku ingin berjuang bersama agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS dengan cara yang sah, secara konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. “Saya memberi apresiasi semua pihak yang berjuang dengan cara yang baik secara konstitusional. Dan revisi undang-undang ini bisa segera dibahas oleh wakil masyarakat di DPR,” ujarnya.

 

Baca Juga : Gus Ipul : Muslimat NU Berperan Satukan Keutuhan Keluarga

 

Gus Ipul menambahkan, masalah banyaknya tenaga honorer yang ada di daerah seperti sukarelawan yang tidak diberi gaji dan belum dipikirkan oleh pemerintah daerah setempat akan segera dievaluasi. “Kita akan evaluasi, unit pelayanan publik yang ada di Kabupaten/Kota agar Bupati/Walikota mengetahui permasalahan ini. Jangan sampai mereka ini bekerja tapi tidak memiliki penghasilan sehingga seperti tidak bekerja. Kami akan segera mendata berapa banyak pegawai seperti ini yang belum mendapat perhatian,” pungkas Gus Ipul tadi pagi.

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf bersama Ibu Rieke Diah Pitaloka Anggota DPR – RI

Sementara itu, Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, bahwa revisi ini momen penting untuk memberi kesempatan dan kesejahteraan kepada pegawai honorer di pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia untuk segera diangkat menjadi PNS. Rieke mengajak semua pegawai honorer yang ada di Indonesia untuk berjuang bersama agar undang undang ASN segera dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Pegawai ASN non pemerintah ini adalah mereka yang berada di garis terdepan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

“Mana ada generasi muda dan anak-anak kita bisa pintar jika tidak ada guru-guru yang kekurangan penghasilannya di daerah. Mana bisa negara kita berdaulat pangan jika kita kekurangan PNS penyuluh di bidang pangan. Mari kita berjuang bersama agar forum dan aspirasi ini bisa segera dibahas oleh pemerintah dan DPR RI,” pungkasny (sga)