Share

 

BONDOWOSO – Ketua PGRI Bondowoso Bambang Sucipto menegaskan bahwa pihaknya juga turut mendukung tuntutan guru honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori-2 Indonesia (FHK2I). Utamanya, tentang standarisasi gaji minimal yang harus dicover oleh APBN. Namun demikian, pihaknya bukan hanya memperjuangkan untuk guru honorer K2 melainkan juga non-K2.

“Kaitannya dengan PGRI kami telah keluar surat nomer 134, per tanggal 15 September. Jelas kita sudah sepakat masalah GTT dan PTT, nah yang diperjuangkan oleh PGRI ini bukan hanya K2 tapi juga adalah Non-K2 juga. Kalau K2 itu sudah ikut tes punya tanda bukti kartu. Tapi yang non-K2 itu mereka mengabdi yang  belum ikut itu. Ini sikap PGRI adalah darurat kekurangan guru,”terangnya saat mendampingi Aksi Damai FHK2I melakulan negosiasi dengan Kepala BKD Wawan Setiawan, Kamis (20/9).

Lebih jauh Ia menerangkan, bahwa saat ini gaji yang diterima oleh guru honorer bervariasi, tergantung jumlah murid. Ada yang hanya Rp 150ribu per bulan. Akan tetapi, ada guru yang dikelola oleh Pemprov dan Kabupaten.

“Provinsi pakai BOS itu boleh dikelola untuk honor 15 persen. Provinsi hari ini GTT dan PTTnya dapat 750ribu. Bondowoso belum mampu kenapa? Karena PAD kabupaten/kota tidak sama. Ini kan proses menuju kesana. Kalau Bondowoso harus ada campur tangan APBN,”terangnya.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Honorer K2 se-Tapal Kuda, Munir, mengatakan, pihaknya menuntut pada daerah insentif daerah. Karena, di Bondowoso kebijakan Kapela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membatasi insentif guru honorer hanya Rp 400ribu.

“Saya tanyakan. Dari mana ibu menentukan ambang batas ini? Nggak bisa jawab Kadis Dikbud. Konteksnya begini teknisnya, Dia akan memberikan insentif dari APBD, tapi selisih dari apa yang diberikan dari dana BOS di sekolah. Kalau sudah diberikan 200 oleh Bos berarti daerah mau memberikan 100. Itu sesuai laporan, RKASnya BOS. Ini tidak manusiawi. Alasannya double counting,” terangnya pada awak media.

Ia mengaku bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan besarannya. Karena, FHK2I memahami kemampuan APBD. Tapi, jangan dibatasi agar dari semua lini bisa masuk.

Plt. Bupati Karna Suswandi menerangkan, PAD Bondowoso masih terbatas. Karenanya, Ia berharap agar tenaga honorer tidak berkaca kepada daerah yang sudah maju, yang sudah bisa memberikan insentif yang lebih besar.

“Tapi kita terus berusaha untuk terus meningkatkan PAD kita di dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan dan memperhatikan temen-temen honorer,” pungkasnya.

Dihimpun data dari Ketua PGRI Bambang Sucipto. Bahwa jumlah K2 di Bondowoso untuk Guru yakni 611 dan nonK2 ada sekitar 300an.(och)