BONDOWOSO – Komisi II DPRD Bondowoso meminta Dinas Pertanian untuk merubah mindset petani agar tak tergantung pada penggunaan pupuk non organik maupun pupuk bersubsidi.

Melainkan, mulai beralih menggunakan pupuk organi. Terlebih lagi, di Bondowoso sendiri sudah ada sekitar 400 kelompok tani yang sudah dilatih untuk membuat pupuk organik.

Ini dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD, A. Mansur, saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Pertanian, Selasa (26/1/2021).

“Masyarakat biasanya harus pupuk urea, ini yang harus kita lakukan. Agar supaya mereka ada edukasi tentang bagaimana penggunaan pupuk organik yang sering kita lakukan,” katanya.

Ia menerangkan, ratusan kelompok tani yang sudah mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik itu hendaknya dimaksimalkan. Sehingga, bisa membuat inovasi. Ujungnya, masyarakat merasa ada solusi daru kekurangan pupuk akibat pengurangan jatah pupuk subsidi ini.

Di lain sisi Dinas Pertanian dan PPL hendaknya juga bisa mengawasi berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk semua kelompok tani atau Poktan.

“Jangan sampai yang dapat itu-itu saja. Tidak boleh hanya ketuanya yang menerima, seharusnya diberikan manfaatnya juga pada anggotanya. Misalkan yang kecil saja, dapat bantuan terpal. Jadi terpal itu juga untuk anggotanya bukan cuma ketuanya, mungkin di pinjamkan. Nah itu gunanya kelompok tani,” terangnya.

 

Baca Juga : Vaksin Covid-19 Telah Diterima Dinkes Situbondo

 

Menurutnya, hal inilah yang harus ada konsolidasi kembali ke bawah.

“Tidak hanya sekedar menjadi kelompok tani, tapi apa tugasnya,”urainya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Hendri Widotono mengaku bahwa pihaknya akan melakukan semua saran Komisi II DPRD Bondowoso.

“Semua saran-saran beliau yang masuk akan kita kerjakan. Setiap dua tahun kita restrukturisasi, kita revitalisasi,” katanya.

Hendri mengaku akan mengevaluasi terkait PPL yang tidak bekerja maksimal. Sedangkan terkait Gapoktan kata dia, bahwa di setiap desa ada satu Gapoktan.

“Semuanya akan kita evaluasi. Gapoktan kita satu desa satu Gapoktan. Jumlah totalnya 209,” tutup Hendri.

Sebelumnya diberitakan, petani keluhkan sejumlah permasalahan pupuk. Mulai dari kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dan menurunnya jatah dosis pupuk subsidi per hektar yang berbeda di satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.(och)