Petani Desa Taal Alami “Kekeringan” di Tengah Musim Hujan

  • 27 January 2020
  • 0
Share

BONDOWOSO – Sejumlah petani di Desa Taal, Kecamatan Tapen mengalami “kekeringan” Di tengah musim penghujan saat ini.

Menurut, Ahmad Yadi, Ketua Hippa Tunas Harapan, di Desa Taal, saat dikonfirmasi Memo Indonesia (27/1/2020), kondisi ini tengah dialami oleh petani di wilayahnya selama enam bulan terakhir. Parahnya, saat musim kemarau para petani membeli air kepada para Ketua Block.

Hal ini terjadi lantaran, tak adanya sumber air. Sedangkan, air DAM yang mengalir tak mencukupi kebutuhan air untuk 148 hektar sawah di wilayah timur Bondowoso itu.

“Musim hujan memang, tapi airnya tak sampai ke tempat kami,” Katanya.

Ia menduga tak cukupnya air yang dialirkan ke Desa Taal karena aliran sungai Kalitutul ke DAM lebih banyak mengalir ke Dusun Lebak. Karena, di kawasan itu ditengarainya melakukan pemasangan talang dan pipa dengan diameter 12 cm secara ilegal, yang disebut melanggar Perda nomer 13 tahun 2008, tentang Ilegalisasi Air.

“Di Dusun Lebak itu, untuk aliran sungai Kalitutul ke DAM itu terjadi di Lebak. Karena disana terjadi semacam luasan lahan pertanian secara ilegal. Itu terjadi pemasangan beberapa talang dan pipa, secara ilegal,” Jelasnya.

 

Baca Juga : Lagi, Predikat Laporan SAKIP Bondowoso “BB”

 

Di sisi lain, status sawah di Dusun Lebak, Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen hanya berstatus S3.

“Di Dusun Lebak yang dialirkan secara ilegal itu ke penambahan ke areal lahan pertanian status S3 kini menjadi status S1. Padahal di SPPTnya itu status S3. Itulah yang menjadi hambatan,” Ujarnya.

Ia mengaku pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut mulai dari tingkat Kecamatan, hingga ke Dinas PUPR. Hasilnya, Dinas Pengairan melalui UPTD wilayah Wonosari itu mengeluarkan surat yang isinya selama enam jam dilakukan penurunan air untuk Desa Taal.

” Itu tidak maksimal, itu hanya untuk 1 hektar 300. Sedangkan yg harus dialiri adalah 148 hektar,”jelasnya geram.

Pihaknya berharap, Pemkab Bondowoso dalam hal ini Dinas PUPR bisa turun langsung untuk kemudian memberikan jalan tengah terhadap ratusan lahan milik petani di wilayahnya.(och)