BONDOWOSO – Persoalan tanah ini sekitar 33 tahun silam saat ada PT Blambangan masuk ke Desa Sumberwaru dengan melobi warga untuk sewa tanah perhekter Rp 700 ribu dalam jangka 5 tahun dengan alasan ditanami jeruk dan mangga. Sekitar 158 orangpun sepakat meski tanpa perjanjian di atas kertas. Namun, janji yang dimotori oleh PT Blambangan dan beberapa oknum ‘makelar’ tak juga direalisasikan.

“Ternyata warga dibohongi karena tidak ada tanaman jeruk ataupun mangga. Karena warga sudah menerima uang sewa, warga memilih membiarkannya menunggu sampai 5 tahun sesuai perjanjian sewa,” ujar Basori yang dibenarkan warga lainnya.

Namun, warga mempertegas tidak ada proses jual beli dan hanya ada kesepakatan sewa tanah, itupun dengan PT Blambangan bukan dengan perhutani. Kalau saat ini ada pihak lain yang mengaku punya hak atas tanah, warga menuding ada oknum yang sengaja mencuri tanah warga karena warga tidak pernah merasa menjual pada siapapun.

“Kalau ada yang mengaku memiliki hak atas tanah, dari mana dia mendapatkan tanah wong kami tidak pernah menjual, berarti kan mencuri atau sengaja merampas hak masyarakat,” ungkapnya tanpa memperjelas ungkapan ini ditujukan pada siapa.

 

Baca Juga : Diklaim Milik Perhutani, Puluhan Warga Sumberwaru Datangi Balai Desa

 

Sementara Kades Sumberwaru, Alwalid mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi hak warga. Diakuinya, dia tidak tahu cerita dari awal karena persoalan sewa tanah terjadi sebelum dirinya lahir. Namun, berdasarkan keterangan warga sudah jelas dan di buku Leter C juga belum ada oretan apapun.

“Jadi, menurut saya tanah berdasarkan buku Leter C masih sah milik warga karena belum berpindah tangan. Katanya, perhutani memiliki bukti cap jempol warga. Tapi, saya tanya pada warga yang datang barusan (kemarin malam, red) mengaku tidak pernah tanda tangan ataupun cap jempol apalagi menjual tanah ke perhutani,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan (KSS Komper) Perhutani, Suharto membenarkan masih ada persoalan kepemilikan tanah dengan warga. Namun, pihaknya tidak serta merta mengambil tanah milik warga yang prosesnya masih bermasalah dan belum selesai. Pihaknya juga bersedia duduk bareng dengan warga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami juga tidak bisa semena-mena sebelum persoalan tanah itu klear dengan pihak PT dan belum berhak atas kepemilikan tanah yang hingga saat ini bermasalah,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar pihak terkait, dalam hal ini pihak PT bisa menyelesaikan persoalan tanah untuk tukar guling dengan warga. Dia juga mengaku tidak ingin dihadapkan dengan masyarakat sehingga terjadi konflik. Karena perhutani baginya harus merangkul masyarakt bukan berarti menciptakan konflik.

“Kami siap duduk bareng dengan masyarakat membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Soal warga yang memotong kayu itu perlu juga dilihat siapa yang menanam dan di atas tanah siapa kayu yang dipotong serta di petak berapa,” pungkasnya. (ron)