PROBOLINGGO, KOTA – Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kota Probolinggo didukung Tatakelola yang Berkualitas.

Itulah tema yang diambil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020 yang bertempat di gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman No. 19, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Dari pantauan awak media, acara Musrenbang RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020, diikuti peserta dari anggota Forkopimda, DPRD Kota Probolinggo, Kepala OPD di lingkungan Pemkot, camat dan lurah, delegasi kecamatan, lembaga sektoral skala kota, pimpinan perguruan tinggi, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua lembaga/kelompok masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama dan undangan lainnya sebanyak 280 orang.

Dan acara ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Setdakot Probolinggo.

Menurut Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin bahwa Musrenbang adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat kota untuk mematangkan RKPD yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah hasil forum OPD dengan meninjau keserasian antar seluruh rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutahiran rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Walikota hadir bersama dengan Wakil Walikota Probolinggo, HMS Subri didampingi Sekda Bambang Agus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan A. Sudiyanto dan perwakilan Gubernur Jawa Timur Abdul Azis.

“Seluruh stakeholder pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan dalam setiap proses perencanaan. Pada tahun 2020, Kota Probolinggo akan terus melaksanakan program pembangunan dalam bentuk pendampingan kolaborasi dengan pelaku pembangunan lainnya,” katanya.

Sementera itu, Kepala Bappeda Litbang, Rey Suwigtyo melaporkan, bahwasannya RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta pertangungjawaban pembangunan daerah.

“Tujuannya, tak lain untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi OPD, rancangan alokasi dana kelurahan dan usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kata Rey, Musrenbang itu dilaksanakan guna menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Azis dalam kesempatan yang sama menyampaikan pokok-pokok pikiran. Dimana menurutnya, ada aspirasi masyarakat yang sangat menonjol di hasil reses DPRD beberapa waktu lalu, yakni terkait harapan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur. Lalu, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan.

”Khusus untuk dunia pendidikan, saya sangat mengapresiasi kebijakan Walikota terkait pendidikan gratis untuk sekolah negeri, pendidikan yang murah dan bermutu untuk sekolah swasta,” ujarnya bangga.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, Soekaryo memberikan 4 arahan kebijakan pembangunan, diantaranya pertama pemerataan sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil/motor, transportasi dan pergudangan.

“Kedua, meningkatkan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia pada sektor pengolahan sampah, pendidikan dan kesehatan, sehingga menghasilkan output yang berdaya saing sektoral,” bebernya.

Yang keempat, kata Azis, peningkatan investasi sektor pertanian, kebutuhan gas, kontruksi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. (afu)