Share

BONDOWOSO – Bagian Hukum Pemkab Bondowoso enggan memberikan keterangan terkait temuan Komisi I, bahwa pengukuhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Bupati Salwa Arifin pada 3 Januari lalu diklaim tak sah sebab telah mengangkangi aturan.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bondowoso, Agus Heriyanto, menyatakan belum bisa memberikan tanggapan. Sebab, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan tanggungjawab Bagian Keorganisasian.

“Karena ini berkaitan dengan bagian organisasi. Ini saya lagi nyetir. Saya dalam perjalan ke Surabaya,” ujarnya, Jumat (14/1/2022) minggu lalu.

Bahkan, saat hendak dikonfirmasi ulang pada hari ini, Senin, (17/1/2022), lewat sambungan telepon maupun pesan WhatApp, Agus tak merespon. Di ruang kerjanya pun pada Kantor Pemkab, Agus tak ada.

Sementara itu, Kepala Bagian Keorganisasian, Andik Dwi, saat ditemui menolak untuk dikonfirmasi. Sebab, menurutnya yang berhak untuk memberikan keterangan soal kontroversi Perbup tersebut adalah Bagian Hukum. “Mohon maaf. Silahkan ke Bagian Hukum,” pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari, sangat menyangkan sikap para pejabat pembantu Bupati yang tak bisa memberikan jawaban secara langsung kepada publik maupun kepada Komisi I.

“Jangankan ditanyai awak media. Saya di Komisi I yang jelas merupakan mitra kerjanya belum juga ditanggapi,” jelasnya.

H. Tohari menegaskan, pihaknya sejak minggu lalu telah meminta klarifikasi. Baik kepada Bagian Hukum dan Bagian Keorganisasian. Namun hingga kini belum ada jawaban. Fisik Peraturan Bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pengukuhan atau pelaksana teknis dari Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2021 tak kunjung diberikan meski sebelumnya telah diminta.

“Kita minta fisiknya seperti apa. Karena di lembaran daerah kita belum tau. Entah ini apa memang disembunyikan atau jangan-jangan memang tidak sesuai degan Perda yang kita sepakati. Makanya ini perlu klarifikasi kembali,” kata H. Tohari.

Rencananya, hasil klarifikasi dari Bagian Bukum, Bagian Keorganisasian, Asisten I atau bila perlu Sekretaris Daerah (Sekda), nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Secepatnya kita akan melakukan pemanggilan kembali. Tidak salah kemudaian publik mendunga telah terjadi sebuah kesalahan. Sehingga tak kunjung diberikan. Disamping eksekutif tidak ada yang bisa menjelaskan ke publik. Keberadaan perbup itu ada atau tidak ada,” sesalnya.

“Kalau kenyataannya memang terjadi kesalahan. Saya tegaskan bahwa pelantikan tanggal 3 itu masih belum seharusnya dilakukan. Tentu bupati harus bertanggungjawab atas carut marutnya birokrasi ini. Harusnya bupati cepat bertindak kepada para pembantunya yang ternyata tak bisa memberikan penjelasan yang konkrit terkait permasalahan ini,” pungkasnya.

Baca Juga : Malu Banyak Jalan Rusak, Wabup Irwan Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari mengklaim jika pelantikan pejabat untuk megisi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang dilangsungkan 3 Januari lalu tidak sah. Pasalnya, peraturan bupati (Perbup) yang dijadikan dasar pengukuhan diyakini cacat hukum.

Ketua Fraksi PKB itu menjelaskan, pengesahan Perbup tersebut dipastikan mendahului masa berlaku peraturan daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2021, perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bondowoso yang baru berlaku sejak Januari 2022.

“Sebab tidak mungkin Perbup itu dibuat setelah tanggal 1 Januari. Karena membuat Perbup butuh waktu dan fasilitasi Gubernur,” jelasnya usai rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jumat (14/1/2022).

H. Tohari menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Perbup wajib menunggu setelah Perda yang dijadikan acuan mulai berlaku, sebagaimana diatur dalam bagian akhir Perda nomor 7 tahun 2021. Jika Perbupnya disusun mendahului masa berlaku Perda, maka Perbup tersebut telah dibuat berdasarkan pada Perda yang masih belum berlaku.

“Karena berlakunya Perda nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak Januari 2022. Kok Perbupnya sudah diberlakukan 2021. Berdasarkan penyampaian bagian hukum, bahwa Perbup yang menjadi turunan Perda nomor 7 Tahun 2021, sudah ada dan dibuat di Desember 2021,” sesalnya.

Tohari menegaskan bahwa Perbup harus dibuat dengan benar. Sebab, akan menjadi dasar BKD, tim penilaian kinerja (TPK) dan bupati untuk melakukan mutasi. Jika cacat prosedur, maka produk yang dihasilkan diyakini tak sah. “Kalau benar dasarnya tidak sah berarti hasilnya tidak sah,” tegasnya. (abr)