Share

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan Rp 50 milyar dalam APBD Tahun 2018 digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017, pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini disampaikan Pj. Bupati Probolinggo, R Tjahjo Widodo, saat acara sosialisasi DBHCHT Tahun 2018 pada Jumat (16/3) lalu.

Menurut mantan Kepala Bakorwil Jember yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Pj. Bupati Probolinggo, Selasa (13/3) lalu, menyatakan jika program ini akan diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

“Seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT ini digunakan untuk membiayai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal,” jelasnya kepada media siang tadi.

Pria berkumis lebat ini secara detail menerangkan, tahun 2018 ini Pemkab Probolinggo menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari pemerintah sebesar Rp 50.841.284.000.

Sementara itu, Asisten Adminsitrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Happy menjelaskan mengapa Pemkab Probolinggo memperoleh DNJCHT seperti tahun-tahun sebelumnya, karena termasuk daerah kabupaten penghasil tembakau.

Sedangkan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Santoso, yang sekaligus bertugas sebagai Kepala Sekretariat DBHCHT mengatakan bahwa dalam pengelolaan DBHCHT tahun 2018 ini, Pemkab Probolinggo membentuk tim manajemen untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan.

“Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Daerah harus melaporkan pelaksanaan realisasi kegiatan kepada Menteri Keuangan melalui Gubernur,” terangnya.

Baca Juga : Disnak Sosialisasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Dijelaskan lagi Santoso, kalau anggaran DBHCHT tahun 2018 ini dialokasikan kepada 15 OPD sesuai pengelompokan penggunaan anggarannya.

“Seperti kelompok peningkatan kualitas bahan baku yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, kelompok pembinaan industri dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, kelompok pembinaan lingkungan sosial dilaksanakan antara lain oleh Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas,” ujarnya.

Ada juga menurut Santoso, kelompok sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh dua OPD antara lain Dinas Kominfo dan Bagian Administrasi Perekonomian.

“Dan kelompok pemberantasan barang kena cukai ilegal dilaksanakan oleh Satpol PP,” bebernya.

Santoso juga sempat mengutarakan bahwa sosialisasi memegang peranan penting dalam setiap program.

“Dalam waktu dekat, kami sosialisasikan DBHCHT kepada seluruh pemangku kepentingan agar maksud dan tujuannya dapat dipahami masyarakat dan berhasil dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional” tambahnya. (adv/afu)